KUDUS, diswayjateng.id– Cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Kudus terus diperluas. Hal ini untuk menjangkau lebih banyak siswa sebagai penerima manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. TNI bersama Pemkab Kudus kini tengah menyiapkan tiga lokasi baru di Kecamatan Jati, Mejobo dan Dawe.
Dalam tahap pertama pelaksanaan MBG yang ditangani Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponpes Nashrul Ummah di Desa/Kecamatan Mejobo yang telah berlangsung, telah menjangkau beberapa sekolah dalam radius dua kilometer.
Kasdim 0722/Kudus, Mayor Inf Mukhlisin mengatakan, data lokasi perluasan cakupan baru program MBG telah dikirimkan. Selanjutnya, dalam satu hingga dua minggu ke depan, juga segera dilakukan survei oleh Badan Gizi Nasional.
“Target nasional program MBG untuk Kudus ada 88 titik. Saat ini, kami menyiapkan tiga lokasi baru terlebih dahulu, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional,” terang Muklisin saat mendampingi Penjabat Bupati Kudus memantau MBG, Rabu (12/02/2025).
Mukhlisin menyebut bahwa MBG di Ponpes Nashrul Ummah Mejobo saat ini masuk dalam kategori hybrid. Satu dapur MBG kategori hybrid ini mampu menjangkau sekitar 3.180 siswa dan beberapa sekolah sekaligus. Dengan model ini, program MBG bisa lebih cepat diterapkan tanpa perlu pembangunan dari nol.
Selain perluasan cakupan, imbuh Mukhlisin, program MBG juga terus dievaluasi. Terutama dalam aspek kecukupan gizi, manajemen waktu pengolahan, serta keberagaman menu.
Terkait dengan keterlibatan UMKM dalam program MBG, Mukhlisin mengaku bahwa sistem pendaftaran sudah dilakukan secara online melalui platform yang disediakan BGN.
“Hal ini memungkinkan masyarakat, termasuk UMKM dan pemilik lahan, untuk terlibat langsung dalam penyediaan bahan makanan maupun fasilitas pendukung lainnya,” terannya.
Kasdim juga menyoroti dampak program MBG terhadap kantin sekolah Tentu saja hal ini sudah menjadi perhatian dan sedang dibahas di tingkat pusat, agar program tidak merugikan pihak yang selama ini mencari rezeki di sekolah.
“Kami sudah membahas ini dalam rapat. Nanti akan ada mekanisme yang ditentukan BKN, apakah kantin sekolah akan dimasukkan dalam sistem atau diberikan opsi lain,” ungkapnya.
Untuk kebutuhan anggaran, Kepala Dapur MBG menyatakan bahwa selama ini pengajuan proposal berjalan lancar tanpa kendala. Setiap tujuh hari sekali, pihaknya mengajukan proposal terkait jumlah siswa yang dilayani serta bahan makanan yang dibutuhkan.