SEMARANG,diswayjateng.id – Sebanyak 60 persen dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 adalah wajah baru, yang diharapkan masyarakat mampu membawa perubahan positif.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen anggota dewan saat ini adalah pendatang baru.
Menurut Saleh Banyak dari mereka merupakan generasi Z yang dikenal vokal, ceplas-ceplos, dan lebih terbuka.
"Anggota dewan muda ini memiliki pola kerja yang berbeda dengan para incumbent. Ini memberikan warna baru dalam kinerja mereka, yang diharapkan mampu memajukan masyarakat," ujar Saleh dalam Diskusi bertema "DPRD Baru, Harapan Baru," di Hotel Front One HK Resort, Kota Semarang, Rabu 15 Januari 2025.
BACA JUGA:Promosikan Budaya Jawa, Anggota DPRD Jateng Ajak Manfaatkan Medsos
Dalam sambutannya, Saleh berharap diskusi tersebut memberikan perspektif baru mengenai kinerja DPRD yang baru.
Selain membangun komunikasi yang baik dengan wartawan, diskusi juga membahas arah pembangunan daerah yang lebih baik untuk masyarakat Jateng.
"Sebagai legislatif baru, kami berkomitmen untuk bekerja lebih baik bagi masyarakat. Tanggung jawab kami adalah mensejahterakan masyarakat," lanjutnya.
BACA JUGA:Sepekan Lebih Cepat, Ganjar-DPRD Jateng Teken RAPBD 2023
Saleh juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan wartawan agar informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
"Kami berkomitmen menjadi DPRD yang terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat," kata saleh saat membacakan sambutan Ketua DPRD Provinsi Jateng, H. Sumanto, SH.
Ketua Panitia Diskusi, Imam Nuryanto, mengatakan acara ini digelar berkat kerja sama Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) dengan Sekwan DPRD Jateng,
"Kami ingin mengetahui seberapa jauh visi dan misi dewan baru untuk rakyat Jateng," kata Imam.
BACA JUGA:Ajudan PJ Gubernur Jateng Tarik Kaki Wartawan hingga Terjatuh Saat Liputan
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin, anggota DPRD Jateng dari PSI M. Farchan, Kartina Sukawati dari Partai Demokrat, dan pengamat kebijakan publik dari Undip, Puji Astuti.