Membidangi Infrastruktur, Anggota DPRD Jateng Muchlis Justru Sering Ditanya BPJS

BATANG, diswayjateng.id — Menjaring aspirasi masyarakat tidak selalu berjalan sesuai pembagian bidang di DPRD. Anggota dewan justru kerap menerima keluhan yang berada di luar komisi tempatnya bertugas.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Muchlis Ariston, dalam silaturahmi dan konsolidasi bersama awak media.

Muchlis mengatakan, masyarakat tidak datang dengan membawa pembagian tugas komisi ketika menyampaikan persoalan. Mereka menyampaikan kebutuhan yang sedang dihadapi, mulai dari jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga persoalan ekonomi.

“Kalau saya turun reses, yang sering ditanyakan itu masalah P3K, BPJS, ketenagakerjaan, pendidikan, sampai UMKM. Padahal saya tidak membidangi itu. Tapi ya saya jawab semampu dan sepengetahuan saya,” kata Muchlis dalam rilis yang diterima, Minggu 20 September 2026.

BACA JUGA: Batang Tahan Pangan, Tapi Lahan Rob Belum Selesai

BACA JUGA: Panen Padi Biosalin di Kasepuhan Capai 7 Ton, Bukti Lahan Rob Batang Bisa Produktif

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD saat melakukan reses, termasuk ketika menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 13.

Komisi D DPRD Jawa Tengah sendiri berkaitan dengan sejumlah bidang pembangunan, termasuk infrastruktur. Namun, persoalan yang dibawa masyarakat jauh lebih beragam.

Muchlis juga mengaku persoalan serupa muncul ketika masyarakat menyampaikan usulan melalui dana aspirasi. Salah satu aspirasi yang paling banyak diterimanya justru berkaitan dengan tempat ibadah.

“Malah aspirasi saya yang paling banyak itu mushola dan masjid, sampai pusing saya. Padahal fokus provinsi kan infrastruktur, pangan, dan pariwisata,” ujarnya.

Bagi Muchlis, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di lapangan tidak selalu bisa dipisahkan berdasarkan urusan pemerintahan atau pembagian komisi di lembaga legislatif.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat tidak semua aspirasi dapat langsung diwujudkan. Salah satu contohnya persoalan infrastruktur di wilayah pantura, terutama terkait rob dan luapan sungai.

Muchlis mencontohkan keluhan kelompok tani di Desa Depok. Sawah sekitar 100 hektare di wilayah tersebut disebut terendam air setiap sore sehingga mengganggu aktivitas pertanian.

Awalnya, Muchlis memperkirakan persoalan tersebut dapat ditangani dengan anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Namun, setelah dihitung dalam perencanaan teknis, kebutuhan anggarannya jauh lebih besar.

Sumber: