REMBANG, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten Rembang menjamin warganya tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Meski sempat terjadi fenomena banyaknya kepesertaan BPJS kesehatan tiba-tiba non aktif.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan jumlah peserta BPJS kesehatan yang dibiayai anggaran daerah semula hanya 30 ribu orang, kemudian semakin bertambah hingga 66.700 an.
“Jadi bukan kok tidak punya BPJS, mereka punya dan sudah tertampung, dibiayai oleh daerah,” ujar Hafidz ketika dihubungi, Senin 16 Desember 2024.
BACA JUGA: Bupati Blora Arief Rohman Resmi Sandang Gelar Doktor dari Unnes, Predikat Cumlaude
Tapi belakangan kepesertaan dinonaktifkan tanpa memberitahukan kepada Pemkab Rembang, Hafidz menduga hal itu langkah dari pemerintah pusat.
Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan kemiskinan data yang belum beres sampai sekarang.
"Ada data dari instansi A, B, sementara pemerintah pusat kan menginginkan satu data. Mungkin itu yang menjadikan kepesertaan dinonaktifkan," katanya.
Bagi peserta BPJS Kesehatan yang datanya non aktif, Hafidz memastikan tetap dilayani secara gratis.
"Langsung saya buatkan surat, dilayani gratis. Asline nggak ada masalah, cuman ada yang mempolitisir saja dan dibesar-besarkan," tuturnya.
Karena kuota 66.700 peserta sudah habis, Pemkab Rembang akan membuat perjanjian baru dengan BPJS per tanggal 01 Januari 2025.
Rencananya disiapkan kuota tambahan 1.000 peserta tiap bulan, kalau masih ada warga yang terlewat.
“Maka saya mau perjanjian baru, nanti kita mulai lagi,” katanya.
Hafidz menambahkan pada tahun 2024 Pemkab Rembang masih menunggak pembayaran Rp 3,4 Miliar kepada BPJS.