Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang 2024, Beberapa OPD Diharapkan Meningkatkan Kinerja

KOTA MUNGKID, jateng.disway.id - Hasil pengamatan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang pada bulan Agustus 2024 menunjukkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang perlu meningkatkan kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Magelang yang disampaikan oleh Sekretaris Daer ah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam acara Larwasda (Pengawasan Daerah) Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Artos Ballroom, Kota Magelang, pada Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa beberapa dinas masih menghadapi kendala dalam berbagai aspek administrasi dan pelayanan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu sektor yang dipaparkan. Diantaranya, pengelolaan penerimaan siswa baru, pengobatan, serta pelaksanaan dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelayanan pendidikan dinilai masih perlu diperbaiki. Tak hanya itu, pengelolaan dana BOS, tata kelola informasi publikasi, dan penanganan pengaduan juga menjadi sorotan untuk ditingkatkan.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Magelang. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di setiap fasilitas, baik di puskesmas maupun rumah sakit, menjadi penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga mendapat perhatian khusus, terutama dalam evaluasi dan pemaksimalan SOP pelayanan, distribusi sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti. Penguatan sektor ini sangat penting dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat bagi warga Kabupaten Magelang.

Sektor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menyebutkan perlunya memperbaiki standar pelayanan pelayanan. Dinas ini diminta untuk menyusun SOP yang lebih jelas serta melakukan pengawasan kepuasan masyarakat guna mengetahui kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pengoptimalan Mall Pelayanan Publik dan transparansi pelayanan informasi juga harus lebih ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Selain sektor-sektor pemerintahan, pelayanan di tingkat desa juga masih memerlukan perhatian. Terutama terkait integritas kepala desa yang harus menjadi panutan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Adi Waryanto mengingatkan bahwa kepala desa harus menjaga integritas dan menghindari permasalahan hukum yang dapat merusak citra pelayanan publik.

“Kepala desa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Saya berharap para pejabat di Kabupaten Magelang dapat menjaga integritas dalam melayani masyarakat dan menaati peraturan yang ada,” ujar Adi Waryanto.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Magelang, Iwan Sutiarso dalam paparan pengawasannya menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan Larwasda adalah untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta memberi evaluasi terhadap kinerja dan pelayanan di setiap OPD dan desa di wilayah Kabupaten Magelang.

“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Inspektorat juga memberikan penghargaan kepada sejumlah OPD dan desa dengan pencapaian terbaik dalam berbagai kategori. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan dengan nilai Sakip tertinggi, yaitu 88,75 dengan predikat A. Sedangkan untuk kategori Audit Penyelesaian Tindak Lanjut Tercepat, penghargaan diberikan kepada Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo.

Selain itu, penghargaan Desa Anti Korupsi tingkat Jawa Tengah diberikan kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, sementara penghargaan Rintisan Desa Anti Korupsi tahun 2024 diberikan kepada Desa Sumber dari Kecamatan Dukun dan Desa Margoyoso dari Kecamatan Salaman.