BACA JUGA:Peduli Kesehatan Masyarakat, Al Irsyad Tegal Gelar Bakti Sosial
Selanjutnya, sehubungan dengan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Tegal bakal diwajibkan membayar retribusi 100 Dolar AS per orang per bulan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian akan menjadi OPD yang mengelola Pendapatan Daerah di sektor retribusi ini.
Teknisnya, retibusi dibayarkan sekali dalam setahun oleh tenaga kerja asing, dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat pembayaran retribusi dilakukan. Apabila sebelum satu tahun tenaga kerja asing tersebut mengakhiri masa kerjanya, kelebihan pembayaran retribusinya bisa diminta kembali oleh tenaga kerja asing tersebut.
Dengan besaran retribusi 100 Dolar AS per bulan dengan nilai kurs Rp14.000 ribu per Dolar AS, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipatok target Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Rp67.200.000 di 2024. Selain dengan ketiga OPD tersebut, Pansus II juga melakukan pembahasan dengan sejumlah OPD lainnya.
Sisdiono mengatakan, Bagian Lampiran Raperda masih harus diselesaikan, dengan mengadakan Rapat Kerja kembali bersama Tim Asistensi Raperda Pemkot dan OPD. Setelah itu, Pansus II akan membahas Bagian Batang Tubuh Raperda. “Kami menargetkan pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan akhir Juni,” terang Sisdiono.
Ketua Pansus II Edy Suripno menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.
Pemda diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
BACA JUGA:Korni Kota Tegal Berangkatkan 9 Cabang Olahraga, Apa Saja?