Dia mengimbau kepada pemerintah desa, secara keseluruhan agar dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari terutama dalam pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada aturan yang ada. Jangan sampai kemudian bermain-main dengan keuangan desa, yang nantinya, akan merugikan diri sendiri dan masyarakat.
"Kalau seperti ini banyak yang dirugikan. Masyarakat ya dirugikan, diri sendiri ya dirugikan," ujarnya.
Menurutnya, normatifnya bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada aturan yang ada. Di antaranya Permendagri Nomro 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
"Di aturan itu, pencairan anggaran desa dari rekening khas desa itu kurun waktu 15 hari itu harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, ratusan warga Desa Songgom, Kabupaten Brebes melakukan aksi demo Bantuan Langsung Tunai (BLT) di balai desa setempat. Aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka mendatangi balai desa mendesak pemerintah desa menyalurkan BLT yang menjadi hak warga, Kamis (29/12/2022) lalu.
Salah satu perwakilan warga Songgom, Wasori (33) menyebut, aksi demo dilakukan untuk mendesak pemerintah desa menyalurkan BLT bagi 224 warga penerima manfaat. Menurut Wasori, BLT yang seharusnya diterima oleh warga sebesar Rp 300 ribu itu tidak pernah dibagikan ke warga sejak 5 bulan terakhir. Padahal bantuan dari pemerintah pusat itu telah dicairkan tiap bulannya.
"Tujuan kami melakukan aksi demo, agar BLT segera dibagikan ke warga penerima manfaat," ujar Wasori usai gelar aksi demo.
Wasori menyebut, setelah didesak melalui aksi demo, pemerintah desa setempat baru mencairkan bantuan itu. Ia menduga, uang BLT yang dipakai oleh oknum desa jumlahnya mencapai ratusan juga. "Saya menyesalkan sekali, bantuan yang seharusnya dibagikan ke warga malah dipakai. Mereka baru membagikan ke warga setelah di demo," tandas Wasori.