"Sebenarnya kan ini diulang-ulang. Maka problem yang mesti diselesaikan sudah tahu, tinggal membulatkan tekad dan menegakkan aturan," paparnya.
Semangat dan tekad, lanjut Ganjar, dilakukan bukan hanya untuk penindakan, melainkan juga perlu adanya langkah preventif.
"Nah, soal pencegahan memang tidak gampang tapi makin hari makin bagus. Kemarin umpama di Jateng merayakan secara nasional desa antikorupsi. Terus, hari ini tentu mengundang untuk kabupaten/kota dan provinsi, khususnya yang di wilayah binaan 3 dari KPK dan kita diminta untuk mendorong secara serius untuk gerakan-gerakan antikorupsi," tuturnya.
Di dalam pemerintahan, tindakan korupsi dapat dicegah sejak mulai perencanaan program. Hal ini dapat dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sejalan dengan DPRD.
"Terus kemudian kita dorong pada program yang ingin dituju, konteksnya kesejahteraan. Pasti distorsinya sudah terjadi dan distorsi itu butuh satu pengawasan, yang kedua butuh penindakan. Kalau ketua KPK tadi ayuk kita jaga bersama-sama. Tapi kalau sudah diingatkan tidak bisa, maka pasti akan disikat," tegasnya.
Maka, menurut Gubernur Jawa Tengah dua periode Hakordia menjadi momentum yang baik untuk seluruh elemen dalam memberantas korupsi.