Oleh Dahlan Iskan
"Masih di Eropa?" tanya saya.
"Tanggal 5 September saya sudah pulang," jawab Suharso Monoarfa, menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
"Kok waktu Muskernas partai tidak hadir?" tanya saya lagi.
"Itu kudeta," jawabnya.
Suharso adalah juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Di musyawarah kerja nasional itu ia diberhentikan. Digantikan oleh Mardiono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang juga ketua Majelis Pertimbangan Partai.
"Itu tidak sah. Sejak rapat DPP PPP sudah tidak sah," kata Suharso. "Untuk rapat DPP harusnya kan saya yang mengundang. Saya tidak tahu itu," tambahnya.
Waktu itu Suharso masih di Eropa. Yang mengundang rapat adalah Asrul Sani, wakil ketua partai yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Rapat DPP itulah yang memutuskan untuk menyelenggarakan Muskernas. Agar ketua umum bisa diberhentikan.
Forum itu dinilai sah mengganti ketua umum. Sejak itu terbentuklah DPP PPP yang baru, dengan Mardiono sebagai Pj ketua umum. Pengurus lain tetap. Kecuali kalau ada yang mengundurkan diri.
Kelihatannya ada.
Kini mereka masih saling tunggu: kubu mana yang lebih kuat. Kinilah tahap yang paling mendebarkan bagi para pengurus. Salah langkah bisa lenyap.
Suharso pun mengancam akan memecat para pengkhianat di partai. Mereka yang terlibat di Muskernas itu dianggap pengkhianat. "Mereka itu Brutus semua," kata Suharso.
"Lho kalau mereka dipecat kan habis?" tanya saya.
"Masih banyak yang ikut saya. Dari pengurus yang ada, lebih banyak yang memihak saya," ujar Suharso. "Termasuk sekjen partai," tambahnya. Dari 46 orang pengurus, kata Suharso, setidaknya 28 orang memihak dirinya. "Lebih separo," katanya.
Pengurus baru itu sudah mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka minta pengesahan. Suharso juga sudah berkirim surat ke alamat yang sama: agar menolak permintaan mereka.
"Kan sesama menteri. Tinggal telepon...," tukas saya.