SLAWI (Disway Jateng) - Upaya mendorong terwujudnya pengelolaan Dana Desa (DD) yang tertib dan akuntabel ditempuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal dengan menggelar penerangan hukum kepada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Margasari.
Kajari Kabupaten Tegal Bimo Budi Hartono SH MH melalui Kasi Intel Yusuf Luqita Danawiharja SH MH menjadi narasumber bersama Jaksa Fungsional Abdul Basik SH. Camat Margasari bersama seluruh kades di kecamatan tersebut. "Dalam kesempatan ini, kami mencoba mengurai terkait tupoksi kades bersama perangkatnya agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan amanat yang diemban. Khususnya mengenai pengelolaan DD. Perlu kehati-hatian dan dicermati sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang berimbas kepada kesejahteraan rakyat," kata Kasi Intel Yusuf Luqita Danawiharja SH MH, Selasa (5/7). Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan tentang maraknya mafia tanah dan mafia pupuk. Harapannya, melalui kegiatan rutin tahunan ini, seluruh kades dan perangkat desa akan lebih meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan DD, sehingga sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran dan ketentuan yang berlaku. “Tentunya dalam kaitannya DD lebih kompleks regulasinya karena diatur oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, serta Kementerian Keuangan,” cetusnya. Ditegaskan, peran kejaksaan tidak hanya pada aspek penindakan hukum secara pidana maupun perdata dan tata usaha negara. Tetapi juga pada aspek menciptakan ketertiban dan ketetraman umum melalui langkah preventif berupa penyuluhan dan penerangan hukum.“Kami sangat berharap aspek preventif ini bisa kita kedepankan, mengantisipasi jangan sampai terjadi masalah hukum. Oleh karenanya ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus sesuai peraturan yang berlaku.” ungkapnya.