Seruan Tolak Bayar Pajak Kendaraan di Jateng, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Seruan Tolak Bayar Pajak Kendaraan di Jateng, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit Saat berkunjung di kantor DPC PDI Sragen. (MukhtarulHafidh/diswayjateng.id)--Mukhtarul Hafidh / diswayjateng.id

SRAGEN, diswayjateng.com - Seruan untuk menolak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Keluhan dari masyarakat tentang adanya tambahan opsen yang membuat naiknya biaya Pajak Kendaraan.

Mendapat tanggapan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk meningkatkan komunikasi dan konsultasi publik.

Dolfie menilai gejolak di masyarakat merupakan sinyal adanya komunikasi yang terhambat. Pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu solusi agar persoalan ini tidak berlarut.

Sebab jika ini dibiarkan dikhawatirkan bakal mengganggu fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

"Di dalam menetapkan sebuah tarif pajak, biasanya harus ada konsultasi publik. Inilah yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintahan provinsi agar masyarakat paham ketika tarif ini diberlakukan," tegas Dolfie Othniel Frederic Palit, saat berkunjung di Kantor DPC PDIP Sragen.

Adanya kekhawatiran apakah gerakan ini akan mengganggu stabilitas keuangan negara atau daerah, pihaknya menilai hal tersebut sejauh ini belum terjadi. Meski demikian, ia mengingatkan pajak adalah tulang punggung pelayanan dasar bagi rakyat.

Jika gerakan ini benar-benar masif dan terealisasi, dampak sistemik akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri, terutama di sektor-sektor krusial, di antaranya fasilitas kesehatan daerah, sarana prasarana pendidikan, serta pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.

"Melalui pajak, pelayanan kesehatan dan pendidikan kita biayai. Jika sektor ini terganggu, pada akhirnya rakyat juga yang akan merasakan dampaknya," tambah Dolfie Othniel Frederic Palit.

Selain menyoroti isu pajak, kedatangan Dolfie Othniel Frederic Palit ke Sragen juga dalam rangka menjalankan fungsi kepartaian. Sebagai ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, ia tengah memantau perkembangan konsolidasi internal di tingkat kabupaten.

"Kami ingin mengetahui perkembangan konsolidasi dan membahas situasi di setiap wilayah yang memerlukan respons cepat dari DPD. Sragen sendiri sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan DPD maupun DPP," pungkas Dolfie Othniel Frederic Palit.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait