Pra-SPMB Disabilitas Semarang Dipuji Pemerintah Pusat, Dinilai Bisa Jadi Model Nasional

SEMARANG, diswayjateng.id – Upaya Pemerintah Kota Semarang menghadirkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi.

Salah satu inovasi pra-Seleksi Penerimaan Murid Baru (Pra-SPMB) jalur afirmasi disabilitas yang kini mendapat perhatian pemerintah pusat dan dinilai berpotensi menjadi rujukan nasional.

Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut dinilai sebagai praktik baik dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Eka Prastana Midianta, menyebut program pra-SPMB afirmasi sebagai langkah maju dalam memastikan akses pendidikan bagi anak disabilitas.

“Kami melihat praktik baik di Kota Semarang. Dinas Pendidikan sudah menginisiasi pra-SPMB afirmasi untuk penyandang disabilitas. Ini mungkin yang pertama di Indonesia,” ujarnya saat kunjungan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, pekan lalu

Menurutnya, skema ini memudahkan orang tua karena proses registrasi dan asesmen telah dilakukan sebelum SPMB dimulai.

 Dengan demikian, anak disabilitas dapat memperoleh kepastian sekolah lebih awal.

“Anak-anak disabilitas sudah mendapatkan SK sekolahnya sebelum proses SPMB. Bahkan diusahakan sekolah yang terdekat dengan rumahnya,” katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK, Ricky Siregar.

 Ia menilai program pra-SPMB merupakan inovasi yang lahir dari evaluasi berbagai kendala yang selama ini dialami anak disabilitas dalam mengakses pendidikan.

“Ini inovasi yang sangat baik. Program ini lahir dari evaluasi bagaimana mencari jalan keluar terhadap kesulitan anak disabilitas dan keluarganya dalam mengakses SPMB secara umum,” ujarnya.

Ricky menambahkan, hingga saat ini kesenjangan angka partisipasi pendidikan antara anak disabilitas dan non-disabilitas masih cukup besar. 

Karena itu diperlukan kebijakan yang lebih kuat agar mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang setara.

“Kita tahu angka partisipasi pendidikan anak disabilitas masih jauh dibandingkan non-disabilitas. Karena itu diperlukan dukungan lebih agar mereka bisa mengakses pendidikan,” katanya.

Sumber: