PDI Perjuangan Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD, PKS dan PKB Tunggu Keputusan DPP

SEMARANG, Diswayjateng.com – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih melalui DPRD menuai beragam respons dari partai politik di Kota Semarang. 

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan, sementara PKS dan PKB memilih menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat masing-masing.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Joko Susilo, menilai rencana tersebut sebagai langkah mundur dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemilihan kepala daerah seharusnya tetap berada di tangan rakyat.

“Kami menolak dengan tegas. Ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Idealnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Joko, Minggu, 25 Januari 2026.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, terutama pada masa transisi dari orde baru menuju reformasi. Karena itu, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap bertentangan dengan nilai perjuangan partai.

“Perjuangan mengembalikan hak rakyat itu panjang. Jangan sampai kita kembali ke sistem lama. Ini menjadi tantangan yang harus dilawan sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Semarang, Ali Umar Dhani, menyampaikan bahwa sikap partainya di tingkat daerah masih menunggu hasil kajian dan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat PKS.

“Kami di daerah masih menunggu kebijakan dari pusat. Saat ini DPP masih melakukan kajian,” ujarnya.

Ali menyebut, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anggapan bahwa pemilihan lewat DPRD dapat sepenuhnya menghilangkan praktik politik uang, menurutnya, masih perlu dikaji secara objektif.

“Kalau alasannya untuk menghindari politik uang, belum tentu juga. Bisa saja praktiknya hanya bergeser bentuk,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan, Ali menilai hal tersebut harus dibuktikan melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Penghematan biaya memang penting, tapi jangan sampai justru membuka potensi kesepakatan negatif di balik layar,” ujarnya.

Secara pribadi, Ali mengaku lebih cenderung mendukung sistem pemilihan langsung. Ia menilai generasi yang tumbuh di era reformasi, termasuk milenial dan generasi Z, lebih akrab dengan demokrasi partisipatif.

“Kami besar di era reformasi. Generasi sekarang terbiasa memilih langsung. Kalau lewat DPRD, yang mengetahui prosesnya hanya kalangan terbatas,” pungkasnya.

Sumber: