Dana Transfer Menurun, Pemkab Demak Cari Strategi Percepat Infrastruktur

DEMAK, diswayjatweng.id – Pemerintah Kabupaten Demak menghadapi tantangan serius dalam percepatan pembangunan infrastruktur akibat masih dominannya belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Demak, Eisti’anah, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/01/2026).

Bupati Eisti’anah mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Padahal, kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, fasilitas publik, serta sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat masih cukup tinggi.

“Belanja pegawai masih mendominasi APBD, sementara alokasi untuk pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan daerah dan mandatory dari pemerintah pusat,” ujar Eisti’anah.

Ia menjelaskan, penurunan dana transfer ke daerah pada tahun 2026 semakin mempersempit kemampuan pembiayaan pembangunan fisik.

Selain itu, berbagai program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah turut mempengaruhi fleksibilitas anggaran pembangunan infrastruktur.

“Kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Demak, tetapi juga sebagian besar daerah di Indonesia. Mandatory pusat harus kita jalankan, namun di sisi lain masyarakat tetap menuntut percepatan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Demak berkomitmen tetap mengawal program pembangunan agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Eisti’anah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan akan lebih diarahkan pada efisiensi anggaran, sinergi lintas sektor, serta inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan karena menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 juga menjadi ruang strategis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing.

Bupati berharap masukan tersebut dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Kegiatan FKP RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten Demak, pimpinan instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, LSM, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, perwakilan difabel, serta forum anak.

Sumber: