Pemprov Jateng Berlakukan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Digabung untuk Percepat Pembangunan

SEMARANG, diswayjateng.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan menggabungkan sejumlah dinas strategis.

Kebijakan ini ditempuh untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penataan organisasi dilakukan sebagai langkah akselerasi program prioritas daerah yang selaras dengan visi dan misi nasional.

“Ini untuk akselerasi dan penyesuaian dengan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi dan misi pusat,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).

Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. 

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Selain itu, 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 pejabat sebagai Pejabat Pengawas.

Penataan SOTK mencakup penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur.

Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah.

 Dinas ini dipimpin oleh Hanung Triyono.

Selain itu, Pemprov Jateng menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan ke dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares.

Penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang kini dipimpin Henggar Budi Anggoro.

Penataan organisasi juga menyentuh dinas strategis lainnya, di antaranya Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi turut diiringi dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. 

Sumber: