100 Sekolah Rakyat Siap Dibuka

100 Sekolah Rakyat Siap Dibuka

JAMBORE - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono didampingi Wabup Tegal Ahmad Kholid menghadiri acara Jambore Kreativitas Anak LKSA se-Jateng di Guci Forest.Foto: Yeri Noveli/diswayjateng.id--

TEGAL, diswayjateng.id – Pemerintah pusat akan membuka sebanyak 100 Sekolah Rakyat mulai Juli 2025. Sekolah ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat acara Jambore Kreativitas Anak Lembaga Kesejahteraan  Sosial Anak (LKSA) se-Jateng di Guci Forest, wisata Guci.

Menurutnya, program ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kemiskinan dari sisi pendidikan.

“Pak Presiden memerintahkan Kemensos bersama kementerian dan lembaga lain membuka Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin dan miskin asli,” ujar Agus.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Prabowo Siap Beroperasi di Jateng Juli 2025

BACA JUGA:Jadi Pioner Sekolah Rakyat di Jateng, Pemkab Pati Siap Hibahkan Tanah

Agus menjelaskan, pada tahap awal, sekolah akan dibuka di 63 titik, kemudian disusul 37 titik lainnya hingga total menjadi 100 sekolah. Targetnya, pada Juli ini program tersebut sudah mulai berjalan.

“Tujuannya jelas, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Banyak anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden ingin memotong transmisi kemiskinan lewat pendidikan,” tegasnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan total 200 sekolah perintis sebelum nantinya membangun sekolah permanen di setiap kabupaten/kota. Sekolah permanen akan dibangun bersama Kementerian PUPR, mulai dari jenjang SD hingga SMA.

“Setiap sekolah nantinya bisa menampung sampai 1.000 siswa. Tapi ini khusus anak-anak miskin. Yang lain tidak boleh masuk. Itu pesan Presiden,” kata Agus.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat akan Dibangun di Kabupaten Pemalang

BACA JUGA:Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Sragen Memasuki Babak Kedua

Persiapan untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik pun telah berjalan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, BPS, dan kementerian terkait dalam proses pendataan dan pelaksanaan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: