Anggota DPRD Heru Kundhimiarso: Cairkan Insentif Guru Honorer di Kabupaten Pemalang

PEMALANG, diswayjateng.id - Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Kundhimiarso. Menyoroti lambannya pencairan insentif guru honorer. 

Politisi yang juga mantan aktivis di Kabupaten Pemalang ini, mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pemalang. Secepatnya mencairkan honor daerah (insentif) guru yang sudah menunggak hingga enam bulan sejak Januari 2025.

Heru Kundhimiarso menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kesejahteraan dan semangat kerja para tenaga pendidik.

“Insentif ini bukan tambahan, tapi bagian dari pendapatan guru. Maka terlambat dicairkan menjadikan semangat kerja mereka jelas bisa terganggu,” katanya, kemarin.

BACA JUGA:Polemik Pemotongan Gaji Guru Honorer di Demak, Komisi A DPRD Demak Lakukan Investigasi

BACA JUGA:Polemik Pemotongan Gaji Guru Honorer di Demak, Komisi A DPRD Demak Lakukan Investigasi

Menurutnya, guru honorer terutama yang bertugas di daerah-daerah terpencil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Namun sayangnya, perhatian pemerintah daerah terhadap mereka masih minim, terutama dalam hal kepastian pembayaran insentif.

Kundhi, panggilan akrab Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang yang satu ini, rupanya tidak ingin keterlambatan seperti ini akan terus terjadi, bahkan akan terus dibiarkan. Karena kondisi seperti itu, akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kelas. 

Kundhi dalam kesempatan itu juga mengungkapkan soal permasalahan lain yang belum terselesaikan yaitu ketimpangan distribusi guru di Kabupaten Pemalang. 

Sebab banyak wilayah yang ada di Kabupaten Pemalang yang masih kekurangan guru. Sementara kebutuhan akan guru terus meningkat.

BACA JUGA:Ratusan Guru Honorer R2-R3 Aksi Demak Tuntut Kehidupan Layak

BACA JUGA:Kesejahteraan Guru Honorer di Kabupaten Pemalang akan Dinaikan Rp300.000 hingga Rp350.00 per Bulan

“Persoalannya bukan hanya insentif, tapi juga minimnya jumlah guru. Maka di satu sisi jumlahnya kurang, di sisi lain kesejahteraan mereka pun terabaikan. Jadi  ini kondisi yang buruk untuk dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang,” tegasnya.

Mantan aktivis pendiri Aliansi Pemalang Raya (Ampera) menekankan pemerintah daerah perlu menata ulang sistem rekrutmen dan pendistribusian guru. Sekaligus memperbaiki pola pencairan insentif agar tidak terus-terusan bermasalah.

Sumber: