Kunker ke Mandalika, Muh Haris:Pembangunan KEK Harus Inklusif, Berkeadilan, dan Mengutamakan Warga Lokal

SEMARANG, diswayjateng.id - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris dalam kunjungan kerja (kuker) ke Mandalika Senin 5 April 2025, menuturkan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus inklusif, berkeadilan, dan mengutamakan warga lokal. 

Sehingga, pentingnya pembangunan KEK Mandalika berpihak pada masyarakat lokal.

Muh Haris mengungkapkan, keberlanjutan pembangunan KEK tidak bisa mengabaikan keadilan bagi warga yang terdampak. 

"Negara harus hadir memastikan penyelesaian yang adil. Pembangunan tidak boleh berlangsung di atas pengabaian hak-hak masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA: Di Tengah Derasnya Isu Gelombang PHK, DPRD Minta Pemkab Grobogan Ciptakan Lapangan Kerja

BACA JUGA: Tapak Suci Kota Pekalongan Resmi Miliki Kepengurusan Baru, Fokus Cetak Atlet Berakhlak

Mantan Wakil Wali Kota Salatiga dua periode itu mengupas sejumlah persoalan sekaligus keprihatinannya di berbagai sektor pembangunan KEK.

Diantaranya, sejumlah persoalan sosial yang masih mengemuka, salah satunya sengketa lahan yang belum terselesaikan.

Haris juga menyoroti kondisi nelayan tradisional yang terdampak alih fungsi kawasan pesisir untuk pariwisata.

Dimana, anyak dari para nelayan kini kesulitan mengakses laut dan kehilangan sumber penghidupan.

BACA JUGA: Darurat Sampah di Kota Semarang, Komisi C DPRD Gerindra Soroti Revisi Perda Pengelolaan Sampah

BACA JUGA: LSM Sapu Jagad Gugat Polda dan Dishub Jateng, Terkait Penambangan Ilegal di Magelang

"Pariwisata berkelanjutan harus memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat pesisir, bukan malah menggeser keberadaan mereka," sebut dia. 

Dalam hal ketenagakerjaan, Haris menekankan pentingnya pelibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan operasional kawasan.

"Peluang kerja harus diutamakan bagi masyarakat setempat. Ini tanah mereka, dan mereka berhak menjadi bagian dari kemajuan yang dibangun di atasnya," tambahnya.

Ia pun mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperluas akses pelatihan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi agar warga memiliki kapasitas bersaing di sektor pariwisata dan industri kreatif.

BACA JUGA: Tanggapan Rektor UKSW, Prof Intiyas Minta Mahasiswa Tidak Dimanfaatkan Pihak Kurang Relevan

BACA JUGA: Ketua DPRD Sebut RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029 Harus Sesuai Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat

Untuk itu, Muh Haris menyampaikan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga. Termasuk para nelayan dan pemilik lahan terdampak.

Muh Haris berharap, pengelolaan KEK Mandalika bisa menjadi contoh bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mengakar pada kepentingan masyarakat lokal.

Sementara, kunjungan BAM DPR RI tersebut bagian dari upaya pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.

Sumber: