Siasati Anggaran Terbatas, Dinas PUPR Kudus Putar Otak Percepat Pembangunan

KUDUS, diswayjateng- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp89 miliar, termasuk dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun 2025.

Padahal, kebutuhan anggaran ideal per tahun bisa mencapai Rp200-300 miliar. Tentu saja kondisi terbatasnya anggaran, menjadi tantangan terbesar bagi Dinas PUPR Kudus. 

Paparan itu diungkapkan Bupati Kudus, Samani Intakoris saat melakukan kunjungan kerja di kantor Dinas PUPR Kudus belum lama ini. 

Terkait keterbatasan anggaran yang diterima Dinas PUPR, Samani berjanji segera melakukan evaluasi anggaran dalam APBD Perubahan dan perencanaan tahun 2026. 

Dalam kunjungannya kali ini, Samani juga menunjuk Harry Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kudus. Langkah ini menyikapi kekosongan jabatan Kepala PUPR Kudus yang ditinggalkan Arief Budi Siswanto yang meninggal dunia. 

Penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR ini diumumkan pada Rabu (23/4/2025), sebagai bagian upaya mempercepat pembenahan infrastruktur. Selain itu, merespon pelayanan publik yang kian mendesak di Kota Kretek. 

Sam’ani juga menekankan pentingnya gerak cepat dan pelayanan maksimal di bawah kepemimpinan Harry Wibowo yang baru.

"Tugasnya (Harry Wibowo) membenahi PUPR segera, layani masyarakat dengan secepat-cepatnya. Jangan pakai lama, jangan bertele-tele, jangan pakai mumet, segera gerak cepat, " pinta Samani. 

Sam’ani juga menginstruksikan agar petugas teknis di Dinas PUPR Kudus membantu masyarakat yang belum melengkapi dokumen administrasi pengajuan infrastruktur agar tidak menghambat pelayanan.

“Beri pelayanan yang efisien dan tidak bertele-tele kepada masyarakat," tukas orang nomor satu di Kota Kretek. 

Sementara itu, Harry Wibowo yang resmi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, mengaku siap mengemban amanah tersebut. Selain itu,  fokus pada percepatan pembangunan di Kabupaten Kudus. 

"Kami akan percepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan berlubang dan drainase. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.

Harry menyebut penyerapan anggaran  baru mencapai sekitar 10 persen hingga April ini.  Rendahnya serapan APBD itu dipengaruhi oleh proses lelang pekerjaan proyek yang belum rampung.

Harry mengaku bahwa proyek besar di Kudus tahun ini masih terbatas karena keterbatasan anggaran. Salah satu proyek utama adalah penanganan jalan di Jalan Sunan Kudus senilai Rp2 miliar dan beberapa titik drainase.

Sumber: