Jawa Tengah Targetkan 7.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk pada 2025

Rakor antara Kemenkop bersama Dinas Koperasi seJateng -istimewa-
SEMARANG, diswayjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) menargetkan pembentukan 7.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah provinsi hingga akhir 2025.
“Target kami lebih dari 7.000 koperasi, disesuaikan dengan jumlah desa di Jawa Tengah. Kelurahan pun kami dorong untuk turut serta,” ujar Kepala Dinkop UKM Jateng, Eddy Bramiyanto, saat dihubungi media pada Kamis, 24 April 2025.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.
BACA JUGA:Keberadaan Koperasi Merah Putih Diharapkan Tak Tumpang Tindih dengan BUMDes
Eddy menegaskan pentingnya percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, Dinkop UKM Jateng telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permades) Provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Kami sudah mulai bergerak dengan model pendirian koperasi yang lebih terstruktur,” jelas Eddy.
BACA JUGA:Pemkab Grobogan Target 50 Kopdes Merah Putih telah Terbentuk sebelum Peringatan Hari Koperasi
Hingga saat ini, proses pembentukan koperasi telah menyasar sekitar 7.800 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah.
Beberapa daerah bahkan telah menggelar Musyawarah Desa (Musdes) sebagai langkah awal pendirian koperasi.
“Alhamdulillah, progresnya cukup baik. Di Kabupaten Pati, sudah ada 405 desa yang melaksanakan Musdes, dan di Sragen sudah mencapai 175 desa. Kami optimistis pembentukan koperasi bisa berjalan lancar,” tambahnya.
BACA JUGA:Kopdes Merah Putih Direspon Positif, Kades Harap Manajerial Koperasi Mumpuni
Terkait pendanaan, Eddy menyebut fokus awal adalah pada penguatan kelembagaan. Modal koperasi akan bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan iuran pendirian dari para anggota.
“Skema pembiayaan ke depan memang terbuka dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, CSR, maupun Himbara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: