Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jateng Meningkat, Peran Relawan Paralegal Dioptimalkan

SEMARANG, diswayjateng.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, jumlah korban perempuan meningkat dari 939 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.019 kasus pada 2024.

Sementara itu, jumlah korban anak naik dari 1.214 menjadi 1.349 kasus dalam periode yang sama. 

Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik terhadap perempuan (41,3%) dan kekerasan seksual terhadap anak (46,6%).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menegaskan pentingnya peran relawan paralegal dalam mendampingi korban.

Pendampingan ini tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri peluncuran Program Relawan Paralegal Muslimat NU yang digelar oleh Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu 20 April 2025

Ia menyoroti masih kuatnya budaya "pekewuh" atau rasa sungkan di masyarakat, yang membuat banyak korban enggan melapor.

“Di kota besar seperti Semarang, paralegal mungkin sudah dikenal. Tapi di banyak daerah, korban masih merasa sungkan. Padahal mereka butuh perlindungan,” ujarnya.

Taj Yasin menekankan bahwa tugas relawan paralegal tidak hanya berhenti pada pendampingan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi korban.

Sebanyak 90 relawan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dikukuhkan untuk memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.

“Kami mengapresiasi sinergi ini. Pemprov Jateng saat ini sudah menjalin MoU dengan Muslimat NU, dan ini merupakan langkah penting,” kata Taj Yasin.

Program ini dinilai strategis dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi di Jawa Tengah.

Wagub Yasin menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan visi dan programnya bersama Gubernur Ahmad Luthfi, yakni Kecamatan Berdaya.

“Lima tahun ke depan, kami menjalankan program Kecamatan Berdaya yang menyasar perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” tambahnya.

Sumber: