LDA Klarifikasi Penyebutan Gelar dan Jabatan dalam Acara Sungkeman Pangabekten Keraton Solo

“Gelar yang sah menurut struktur dan aturan adat Karaton Surakarta adalah KGPH Purboyo, tanpa penyematan istilah ‘Putra Mahkota’. Gelar itu tidak diakui secara hukum maupun adat,” tegas Eddy Wirabhumi.

Penyebutan jabatan “Pengageng Parentah Keraton Surakarta” untuk KGPH Adipati Dipokusumo juga menjadi sorotan LDA.

BACA JUGA:Pengendara Ruas Tol Bisa Mengakses ke Arah Solo Melalui Pintu Tol Ungaran

BACA JUGA:Volume Kendaraan Turun Saat Lebaran 2025, Dishub dan Polisi Solo Tetap Siaga Hadapi Puncak Arus Balik

Eddy menyebutkan,  individu yang dimaksud sudah tidak lagi menjabat posisi tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Penyebutan jabatan tersebut sangat tidak akurat. Untuk menghindari bias dan kesalahpahaman, kami menyarankan penggunaan istilah yang lebih netral seperti sentono dalem, kerabat Keraton Surakarta, atau adik tiri PB XIII,” jelasnya.

Eddy Wirabhumi menegaskan, klarifikasi ini bukan untuk menciptakan polemik, tetapi demi menjaga ketertiban informasi, marwah Keraton Surakarta, serta mencegah kesalahan yang dapat memengaruhi persepsi publik.

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap hukum dan adat di lingkungan Keraton, kami memiliki kewajiban untuk meluruskan setiap informasi yang berpotensi menyesatkan publik, apalagi jika menyangkut gelar dan jabatan yang bersifat formal dan adatiah,” pungkas Eddy.

BACA JUGA:Kapolresta Solo Pastikan Arus Balik Lebaran Aman dan Lancar

BACA JUGA:Manfaatkan layanan 110 Polresta Solo, Sebuah Mobil Mogok Berhasil Dievakuasi

LDA Surakarta mengajak seluruh media massa dan masyarakat umum untuk lebih berhati-hati dan akurat dalam menyampaikan informasi mengenai struktur internal Keraton Surakarta.

Ketidaktepatan dalam penggunaan gelar atau jabatan dapat berdampak pada kesalahpahaman yang lebih luas dan bahkan dapat menimbulkan konflik internal di kalangan kerabat keraton.

 

Sumber: