Basmi Rentenir dan Tengkulak di Pati, Bupati Sudewo Bentuk Kopdes Merah Putih Secepatnya

PATI, diswayjateng.id - Bupati Pati Sudewo mengeluarkan jurus pamungkas dalam membasmi rentenir dan tengkulak di wilayah Kabupaten Pati. Hal ini menindaklanjuti kebijakan strategis dari pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Kabupaten Pati pun langsung mengambil bagian penting dalam agenda besar program Presiden Prabowo Subianto itu. Bahkan Pemkab Pati siap membentuk Kopdes lebih awal daripada daerah lainnya. 

Kehadiran koperasi ini akan dibangun di 70 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati.  

Kesiapan pembentukan Kopdes Merah Putih, disampaikan Bupati Pati Sudewo di hadapan seluruh Kades dan Lurah di Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati kemarin.

BACA JUGA:Polisi Gerebek Arena Perang Sarung di Pati, Amankan Dua Jagoan Cilik

BACA JUGA:Hindari KKN di Pemkab Pati, Sudewo: Promosi Jabatan Objektif 

Dalam kesempatan itu, Sudewo langsung melakukan video call dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi.

Menkop lantas memberikan dukungan penuh terhadap program pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pati. 

Sudewo menyebut, Kopdes Merah Putih menjadi program pemerintah pusat bagi semua desa. Tujuannya memperpendek rantai distribusi barang, menghilangkan tengkulak, serta mencegah warga terlibat pinjaman dari rentenir atau pinjaman daring.

 

"Tujuannya untuk memperpendek rantai pendistribusian barang, utamanya logistik dari pemerintah, misalnya untuk distribusi pupuk. Itu tidak perlu lagi harus melalui pihak ketiga tapi dari gudang pupuk langsung bisa ke koperasi di desa,” ujar Sudewo. 

BACA JUGA:Kawasan Warung Remang-Remang Tayu Pati Dihancurkan Satpol PP

BACA JUGA:Sikat Jaringan Bisnis Narkoba, Polresta Pati Sidak Peredaran Narkoba di Lapas Pati

Pendistribusian dari koperasi bisa langsung ke warga. Demikian halnya dengan gas elpiji dan sembako, nantinya juga melalui koperasi. Kopdes juga akan dibantu akses permodalan dari bank negara. 

Sumber: