Meski Punya Suara Mayoritas, PDIP Tak Duduki Ketua Komisi di DPRD Solo

SOLO, diswayjateng.id -- Meski memenangkan mayoritas suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, namun posisi Ketua Komisi DPRD Kota Solo tak dipegang PDIP. 

Sebelumnya, Kursi Ketua Komisi diduduki oleh PDIP, namun kali ini seluruh kursi Ketua Komisi diisi oleh kader dari KIM Plus. Hal ini setelah ada kesepakatan antara kedua kubu. 

Ketua Komisi I dipegang oleh kader dari PSI, Tri Mardianto sedangkan untuk ketua Wakil Ketua kader dari PDIP, Suharsono. 

Ketua komisi II Diduduki Agung Harsakti Pancasila yang merupakan Kader partai Gerindra, sedangkan wakilnya diduduki Honda Hendrato, politikus senior dari PDIP.

BACA JUGA: Polres Tegal Dukung Swasembada Pangan dengan Memanfaatkan Lahan Tidur

Di komisi III diketuai Taufiqqurahman dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, sedangkan YF Sukaso yang periode sebelumnya menjadi ketua, sekarang menjadi Wakil Ketua. 

Terakhir Komisi IV Diketuai oleh Sugeng Riyanto dari PKS, sedangkan untuk wakilnya yakni Janjang Sumaryono Aji PDIP. 

Susunan komisi baru ini sendiri telah disetujui melalui rapat paripurna yang digelar di Graha DPRD Kota Solo Senin, 9 Desember 2024. 

Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo menuturkan bahwa pada paripurna kemarin diawali dengan pencabutan Banggar dan Bamus yang telah dibentuk sebelumnya. 

BACA JUGA: Jelang Nataru, Satlantas Solo Gelar Uji Kelayakan Kendaraan, 55 Bus Diperiksa 1 Bus Tak Layak Teknis

“Sekaligus kita lanjutkan dengan pembentukan Alkap (Alat Kelengkapan) DPRD secara utuh. Ini setelah kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat, kemudian dengan dikusi panjang antar fraksi. Memang ada perubahan terhadap nama-nama yang menyingkirkan fraksi ke komisi. Yang tidak berubah hanya PSI,” katanya

Diakui Budi, memang sempat ada pertentangan antara kubu PDIP dengan fraksi yang tergabung dengan Fraksi KIM Plus. Yakni persebaran kader ditiap komisi. 

“Kalau awal kemarin, kita (PDIP) kan maunya 6-3-3-7, tapi sudah kita putuskan untuk persebarannya 5-4-4-5,” ujarnya. 

Menurutnya, dari koordinasi dengan unsur Pimpinan dan Pimpinan Fraksi tidak mendapat titik temu. 

Sumber: