Komisi di DPRD Kabupaten Pemalang Bahas Raperda APBD 2025

Komisi di DPRD Kabupaten Pemalang Bahas Raperda APBD 2025

MENGIKUTI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang H Nuryani memimpin rapat kerja komisi bersama OPD mitra kerjanya.Foto: Agus Pratikno/diswayjateng.id--

Masih di Dinas Sosial, komisi D mengusulkan ada tenaga SKD (Sub Klinik Desa) yang sekarang menjadi BPKBD agar diberikan kesejahteraan.  Karena selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang Resmi Dilantik

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Terima Kunjungan Pelajar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila

BPBD MINIM ANGGARAN 

Komisi D dalam hasil rapat kerja, juga akan memperjuangkan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena urusan kebencanaan terkendala anggaran,  sebab dananya sangat sedikit. Meskipun demikian, komisi D tetap berharap agar tidak ada bencana. 

Namun demikian anggaran yang masih cukup sedikit,  perlu adanya perhatian.  Yaitu bagaimana untuk mengantisipasi dan upaya untuk mengetahui kebencanaan sejak dini.

Baik melalui pelatihan-pelatihan mitigasi, terbentuknya desa tanggap bencana dan kecamatan tanggap bencana, semua itu perlu dibantu, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. 

Dijelaskan kegiatan pelatihan-pelatihan itu, untuk mengetahui sejak dini sebagai upaya antisipasi terjadi bencana alam. Sehingga sangat diyakini upaya itu akan dapat  meminimal mungkin terjadinya korban. 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Paripurna Mengumumkan Nama-nama Calon Pimpinan

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Terima Kunjungan Siswa SMP Negeri 3 Taman

Seperti rob daerah Pantura dan longsor di daerah Pemalang selatan. Harapannya agar tidak terjadi lagi, sehingga perlu diantisipasi.

KESEJAHTERAAN GURU TPQ DAN MADRASAH 

Di Bagian Kesra, tentang kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya guru-guru TPQ dan madrasah. Kesejahteraan guru TPQ dan madrasah melalui bagian kesra  harus betul-betul mendapatkan perhatian.

Termasuk guru swasta PGSI juga harus  menjadi perhatian agar diberikan kesejahteraan.

Karena apapun, mereka ikut mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ikut mendongkrak agar anak tidak sekolah (ATS) menurun. Sehingga harus menjadi perhatian serius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: