Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Pendapat Akhir

DISWAYJATENG, PEMALANG - Sebanyak 6 fraksi di DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. pendapat akhir fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, kemarin.

Penyampaian pendapat akhir fraksi diawali dari Fraksi PDIP disampaikan oleh Rinaldi Firdaus Kautsar , Fraksi PKB oleh Subur Musholeh, Fraksi PPP disampaikan oleh Casminto. Fraksi Partai Golkar oleh  Rismanto dan Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Ida Mulyani. Sedangkan Fraksi PKS disampaikan oleh Nurkholis.

BACA JUGA:PDI Perjuangan Silaturahmi Politik ke Partai Gerindra Kabupaten Pemalang

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, dari enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pemalang banyak memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah. Diantaranya Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Rismanto mencermati atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI . 

Dengan pencapaian opini WTP  tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja semua OPD dan sinergitas. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Pemalang agar capaian WTP dapat tercapai kembali di tahun depan.

BACA JUGA:KPH Pekalongan Barat Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid dan Madrasah

Selain itu, APBD  Kabupaten Pemalang untuk tahun depan harus dengan perencanaan yang matang agar tidak mengakibatkan SILPA yang cukup besar. Sehingga program-program prioritas dapat direalisasikan. Di sisi lain, juga peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat segera dilakukan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)  aparaturnya yang mengarah pada sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Ida Mulyani berharap agar Pemerintah Daerah menghitung secara pasti kebutuhan SDM Aparatur pemerintah setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Agar segera dikaji ulang dan juga berguna untuk menghitung kapasitas anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, agar dilakukan kajian penataan kembali SOTK yang lebih berbobot agar sesuai harapan yaitu miskin struktur kaya fungi. 

BACA JUGA:Kabupaten Tegal Menuju Nol Persen Stunting

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan pemerintah daerah yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat, maka kedepan pemerintah daerah harus sudah mengarah kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Maka fraksi Partai Gerindra berharap di dalam perencanaan, realisasi serta pengelolaan APBD lebih mengedepankan kebutuhan, skala prioritas dan kepentingan masyarakat. Serta dilaksanakan secara akuntable, manajemen yang baik, transparan dan keseimbangan antargenerasi serta berwawasan lingkungan. Karena APBD merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah serta rakyat,"paparnya. 

Sumber: