Benarkah Utang Pinjol Hangus Jika tidak Dibayar? Simak Faktanya Berikut Ini

DISWAYJATENG – Informasi mengenai apakah utang pinjol hangus jika tidak dibayar ini menjadi informasi yang simpang siyur. Saat ini, banyak sekali aplikasi pinjol yang dengan mudahnya di galbay tanpa memiliki pengaruh hukum yang jera.

Pinjaman online (pinjol) telah menjadi alternatif pembiayaan yang semakin populer di Indonesia, menawarkan akses cepat dan mudah terhadap pinjaman tunai. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan regulasi dan risiko bagi konsumen.

Termasuk, risiko saat pinjaman tersebut tidak dibayar, walaupun banyak kabar menyatakan bahwa utang pinjol hangus jika tidak dibayar, namun sebagai nasabah kita harus tetap waspada.

Utang pinjol hangus jika tidak dibayar memungkinkan nasabah mengambil tindakan negatif. Adanya pernyataan ini memungkinkan juga banyaknya kasus galbay bahkan disalahgunakan oleh nasabah sendiri. Alih-alih dengan pemahaman bahwa utang akan hangus jika tidak dibayar.

Di artikel ini akan membahas mengenai utang pinjol hangus jika tidak dibayar, namun sebelum memahami penjelasan mengenai utang pinjol, pahami dulu jenis pinjol legal dan ilegal, implikasi hukumnya, serta risiko jika pinjol tidak dibayar.

BACA JUGA:Inilah Alasan Pengajuan Tokopedia Card Ditolak, Salah Satunya adalah Pendapatan di Bawah Syarat

 

Pinjaman Online: Legal vs Ilegal

Pinjaman online di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: legal dan ilegal. Pinjaman online legal beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin resmi dan sering kali melanggar norma hukum dan etika bisnis.

 

Regulasi dan Pengawasan

Nah, mengenai pernyataan utang pinjol hangus jika tidak dibayar ini telah diatur oleh OJK. OJK, sebagai regulator utama sektor jasa keuangan di Indonesia, telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online sejak 2019. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan standarisasi praktik industri.

 

Implikasi Hukum Pinjaman Online Ilegal

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa pinjaman dari entitas ilegal bersifat tidak sah secara hukum. Konsekuensinya, peminjam tidak memiliki kewajiban hukum untuk melunasi pinjaman tersebut. Pihak berwenang mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau pelecehan, yang sering dilakukan oleh penyedia pinjaman ilegal.

BACA JUGA:Cara Tanda Tangan Pengajuan Tokopedia Card, Lakukan Agar di ACC

 

Regulasi Penagihan untuk Pinjaman Online Legal

Untuk pinjaman online legal, AFPI telah menetapkan aturan spesifik mengenai proses penagihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SK Pengurus AFPI 02/2020. Aturan ini membatasi periode penagihan langsung kepada peminjam yang gagal bayar hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Setelah melewati batas waktu ini, penyedia pinjaman diharuskan menggunakan jasa penagihan yang diakui OJK atau menunjuk kuasa hukum.

 

Kewajiban Pembayaran dan Konsekuensi Hukum

Para nasabah perlu memahami jawaban dari pertanyaan benarkah utang pinjol akan hangus jika tidak dibayar. Penting untuk ditekankan bahwa utang dari pinjaman online legal tidak hangus dan tetap menjadi kewajiban hukum peminjam untuk melunasinya. Meskipun penyedia layanan dibatasi dalam melakukan penagihan langsung setelah 90 hari, kewajiban hukum peminjam tetap berlaku.

BACA JUGA:Inilah Cara Mendaftar Tokopedia Card Melalui Aplikasi, Ketahui Juga Manfaatnya

 

Perlindungan Konsumen dan Edukasi

Mengingat kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pinjaman online, edukasi konsumen menjadi sangat penting. OJK dan AFPI secara aktif melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama terkait dengan risiko dan tanggung jawab dalam mengambil pinjaman online.

 

Tantangan dan Prospek Masa Depan

Industri pinjaman online di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk:

1. Penegakan hukum terhadap penyedia pinjaman ilegal
2. Peningkatan keamanan data dan privasi konsumen
3. Penyempurnaan regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi
4. Peningkatan inklusi keuangan sambil meminimalkan risiko over-indebtedness

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat sehingga bisa menemukan titik dari sebuah pernyataan utang pinjol akan hangus jika tidak dibayar.

Pinjaman online menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa perkembangannya diimbangi dengan regulasi yang efektif dan edukasi konsumen yang memadai. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta hak dan kewajiban peminjam, sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan.

Nah, begitulah penjelasan mengenai benarkah utang pinjol akan hangus jika tidak dibayar(*)

 

Sumber: