Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Dukung Penuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak

DISWAYJATENG, SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah,  Nana Sudjana mendukung penuh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayahnya. 

"Kami dari Pemprov mendukung penuh pelaksanaan pilkada. Beberapa hal sudah kami lakukan. Hibah keuangan kepada KPU Jateng, Bawaslu Jateng, dan TNI, POLRI, baik tingkat provinsi dan kabupaten sudah selesai (diserahkan)," kata Nana usai Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Klenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang.

BACA JUGA:Bhakti Praja Dukuhwaru Kabupaten Tegal Mendapat Program SMK Pusat Keunggulan

Pada penyelengaaraan ini, Pemprov Jateng telah memberikan hibah untuk KPU Jateng sebesar Rp791.608.630.000, Bawaslu Jateng sebesar Rp193.717.870.000, Polda Jateng sebesar Rp62.696.843.000 dan Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp7.545.329.000.

Pemprov Jateng juga siap mendukung penyaiapan data pemilih, salah satunya dengan menggenjot perekaman e-KTP untuk pemilih pemula. 

"Ini terus kami lakukan dan koordinir sampai tingkat kabupaten/kota. Batasnya bagi pemilih pemula adalah ketika usia mereka 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024," jelas Nana.

Dalam hal pengamanan, pihaknya juga siap mengerahkan personel Satpol PP untuk membantu pengamanan dan pengawalan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Mereka akan menjalin sinergisitas dengan TNI dan Polri untuk pelaksanaan pengamanan. 

BACA JUGA:Pengelola Makanan di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Ikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji

Dalam kesempatan itu, Nana berpesan agar penyelenggara pemilu, TNI dan Polri menyiapkan tahapan Pilkada Serentak dengan baik, agar pelaksanaan berjalan lancar, tertib, dan kondusif.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan,  Pemprov Jateng merupakan provinsi pertama yang memiliki mekanisme dana cadangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme itu kemudian dicontoh oleh daerah lain.

Untuk itu, ia berpesan agar KPU Jawa Tengah dan kabupaten/kota  mampu mengelola anggaran atau keuangan dengan baik.

"Tentu saja teman-teman KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan,” kata Hasyim. 

BACA JUGA:Adakan Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal

Dalam bekerja, lanjut Hasyim, KPU tidak bisa sendirian, maka perlu koordinasi dengan banyak pihak. Mulai dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, dan para penegak hukum. Selain itu, juga perlu bekerjasama dengan jurnalis, tokoh agama, dan masyarakat agar dukungan penyelenggaraan pilkada itu bisa berjalan baik dan lancar.

Sumber: