Komisi III DPRD Kota Tegal Minta Anggaran Penanganan Banjir Dihitung Ulang

DISWAYJATENG, TEGAL - Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tegal usai hujan deras mengguyur. Sehubungan dengan itu, Komisi III DPRD Kota Tegal meminta DPUPR Kota Tegal untuk menghitung ulang anggaran penanganan banjir yang dialokasikan dalam APBD 2025 mendatang.

Sebab, menurut Komisi III, saat ini alokasi anggaran penangangan banjir tidak cukup memadai. “Kami meminta ke depan anggaran penanganan banjir dihitung ulang. Sehingga, penanggulangan banjir bisa fokus dan terarah dari hulu ke hilir,” kata Ketua Komisi III Enny Yuningsih di Komplek Gedung Parlemen, Jalan Pemuda.

BACA JUGA:Wakil Wali Kota Tegal Santuni Anak Yatim

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, dalam pembahasan APBD 2024, Komisi III sebenarnya sudah mengusulkan tambahan alokasi anggaran penanggulangan banjir senilai Rp1 miliar. Namun sayangnya, dicoret Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Padahal, anggaran tersebut diusulkan mengingat anggaran penangangan banjir tidak cukup memadai.

Beberapa waktu yang lalu, Komisi III telah berkunjung ke Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pengerukan Sungai Kemiri dan Sungai Kaligangsa yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. “Pusdataru akan berusaha mengeruk sedimentasi Sungai Kemiri. Dari jembatan sampai ke utara,” ucap Enny.

BACA JUGA:Marak Pencurian Suku Cadang Panel Lampu PJU di Kabupaten Tegal

Menambahkan Enny, Sekretaris Komisi III Sisdiono mengungkapkan, banjir sempat menggenang salah satunya di Jalan Tentara Pelajar yang mengalami kendala saluran atau buangan air yang sudah lama tidak tertangani, misalnya Saluran Kali Buntu. Selain curah hujan tinggi, penyebab terjadinya banjir adalah meluapnya dua sungai besar, yaitu Sungai Kemiri dan Sungai Kaligangsa. 

Sisdiono berpendapat, penanganan sedimentasi sungai-sungai besar masih parsial, tidak menyeluruh. “Di Sungai Kemiri ada pengerukan, namun tidak signifikan. Artinya, penanganan parsial, tidak menyeluruh, memang karena faktor anggaran. Pengerukan Sungai Kemiri semestinya dilakukan full, karena sudah banyak pulau kecil,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. 

Sumber: