Pemkab Pemalang Diminta untuk Mampu Mengelola APBD, Ada Apa?

DISWAYJATENG, PEMALANG - DPRD Kabupaten PEMALANG meminta pemerintah daerah mampu mengelola APBD dengan baik. Sebab banyaknya permasalahan yang ada di Kabupaten PEMALANG butuh penanganan serius. Salah satunya, dalam upaya menanganani masalah kemiskinan yang masih jauh dari target yang diharapkan.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nur Afna selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksinya dalam rapat paripurna DPRD di Gedung Dewan. 

BACA JUGA:Harga Pepaya California di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Mahal

Menurutnya, Kabupaten Pemalang saat ini sedang dihadapkan permasalahan yang sangat kompleks. Seperti masalah sampah, anak tidak sekolah, kemiskinan, kekerasan pada perempuan dan anak yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan anggaran APBD yang ada bisa digunakan secara cepat, tepat dan berhasil guna untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sementara,  kondisi dan realita yang ada, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama OPD diharapkan untuk tetap dapat mengembangkan peningkatan kualitas kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

BACA JUGA:Anggota DPRD Keluarkan Uang untuk Normalisasi Sungai, Kini Alirannya Lancar

"Maka pemerintah  daerah  harus  tetap mengarahkan dan mengedepankan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat,"katanya.

Fraksi PDI Perjuangan  melihat Kabupaten Pemalang angka  kemiskinannya cukup tinggi atau kemiskinan ekstrim dan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih sangat rendah, menilai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah  oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Saerah (TKPKD) masih jauh dari target yang direncanakan. 

BACA JUGA:Siwa SD dan Wali Murid SD Muhammadiyah 1 Comal Kabupaten Pemalang Gelar Doa Bersama dan Salat Gaib

"Terbukti program dan kegiatannya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga butuh keseriusan ketua TKPKD untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan para stakeholder terkait. Tim juga harus proaktif terhadap program kementrian agar dapat turun  ke Kabupaten Pemalang,"tandasnya.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat dalam menanggapi masalah kemiskinan, pihaknya menegaskan bahwa upaya untuk melakukan penanganan kemiskinan itu terkendala pada masalah anggaran. Sementara banyak masalah lain yang juga menjadi fokus dalam penanganan. Selain masalah kemiskinan, juga ada masalah stunting, termasuk masalah infrastruktur juga fokus dalam penanganan dan lainnya. 

Bupati Mansur sendiri mengakui penanganan kemiskinan kurang maksimal, namun pihaknya akan terus bekerja keras agar kemiskinan di Kabupaten Pemalang dapat teratasi. Contoh adanya investor yang masuk di Kabupaten Pemalang harapan akan mengurangi angka kemiskinan. Yaitu akan mengurangi pengangguran karena nanti akan banyak yang bekerja. 

BACA JUGA:Perda Kabupaten Tegal Tentang Bangunan Gedung Disahkan

"Angka kemiskinan kita menurun, meskipun belum maksimal, namun jika dilihat secara umum angka kemiskinan kita sudah menurun,"tandasnya.

Sumber: