Bupati Tegal Minta Dana Pemilu Dimanfaatkan Maksimal

 

''Sementara untuk mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB beserta bukti-bukti pengeluaran ke bendahara supaya bisa difasilitasi pula dalam bentuk softcopy dengan memanfaatkan teknologi informasi," jelasnya.

 

Dia berujar, dengan adanya teknologi canggih, maka harus bisa memperlancar proses transfer dan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu.

 

 

"Jangan sampai ada kegiatan yang terhambat gara-gara dananya belum cair, pertanggungjawaban belum diteliti, belum diverifikasi, sampai-sampai ada yang harus iuran, keluar uang pribadi dulu, jangan sampai. Jadi cek lagi rencana kegiatan dan rencana penyaluran atau penggunaan dananya,'' pesannya.

 

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tegal, Nurokhman didampingi para anggota komisionernya mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2024 mulai dari PPK, PPS, pemetaan TPS.

 

"Sekarang masih dalam proses pembentukan adalah Pantarlih yang nantinya akan dilakukan pelantikan serentak di tiap desa pada 12 Februari 2023 mendatang,'' kata Nurokhman.

 

Terkait dengan Bintek Sekretariat, menurut Nurokhman, peserta akan mendapatkan pembekalan materi tentang pengelolaan anggaran Pemilu, tata cara teknis pertanggungjawaban keuangan, dan tata naskah dinas untuk PPK dan PPS.

Sumber: