Pakai Uang BLT Dana Desa, Kepala Desa dan Perangkatnya di Brebes Dituntut Mundur

 

Wasori menyebut, setelah didesak melalui aksi demo, pemerintah desa setempat baru mencairkan bantuan itu. Ia menduga, uang BLT yang dipakai oleh oknum desa jumlahnya mencapai ratusan juga. "Saya menyesalkan sekali, bantuan yang seharusnya dibagikan ke warga malah dipakai. Mereka baru membagikan ke warga setelah di demo," tandas Wasori.

 

Kepala Desa Songgom, Sahuri saat diwawancarai awak media membenarkan bahwa BLT milik warga telah dipakai oleh salah satu perangkat desa. Sahuri mengaku kalau dirinya mulai curiga setelah uang BLT di rekening dari bulan tujuh (Juli) 2022 sudah tidak ada. Bahkan saat di cek, ternyata uang hanya menyisakan untuk satu termin pencairan saja, yakni sebanyak Rp 67.200.000.

 

Melihat ada yang tidak beres, ia bersama sekdes dan bendahara desa kemudian mengamankan buku rekening dari saudara Singgih yang bertugas sebagai operator desa. Termasuk melaporkan hal itu ke pihak kecamatan dan Inspektorat Brebes. Kades menyebut, untuk bisa mencairkan uang BLT milik warga, yang bersangkutan memalsukan tanda tangan kepala desa.

 

"Untuk mencairkan BLT yang empat bulan, ya dengan cara mendengkul (memalsukan) tanda tangan saya," ujarnya.

 

Ia juga tidak pernah diberi tahu oleh operator desa saat proses pencairan BLT dimaksud. Namun kepala desa juga mengakui pernah menggunakan uang BLT Rp 63 juta untuk dipakai untuk proyek pembangunan. Namun uang tersebut sudah dikembalikan. Dia mengaku hanya menggunakan Rp30 juta dari Rp 63 juta tersebut. 

 

Singgih sang Operator Desa Songgom yang dituding mendengkul tanda tangan kepala desa mengatakan, dirinya mengakui bahwa tanda tangan itu memang didengkul (dipalsukan) berdasarkan perintah dari pimpinan. "Yah memang saya menandatangani, tapi tanda tangan itu saya lakukan berdasarkan perintah dari kepala desa. Itu jelas diketahui oleh pimpinan dan ada saksinya Pak Tarman," terangnya.

 

Disisi lain, Suryanto Ketua BPD Desa Songgom mengatakan, selama ini kepala desa tidak pernah ada komunikasi dengan pihak BPD. "Selama ini kepala desa tidak ada komunikasi dengan pihak BPD terkait pengelolaan anggaran desa, kami prihatin dengan adanya aksi demo oleh warga," tandasnya.

Sumber: