KPU Atur Kampanye di Medsos, Boleh Banget! Tapi Perhatikan Batasan Ini

 

JAKARTA, (DiswayJateng.id)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatur penggunanaan media sosial atau medsos  sebagai sarana kampanye pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Aturan kampanye tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. 

BACA JUGA:Ketua KPU: Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Tak Bisa Dipidana, Kok Bisa?

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, penggunaan medsos sebagai sarana kampanye sudah ada di PKPU 23/2018 lalu. Namun nanti ada pembatasan-pembatasan baru. 

Diantaranya kepemilikan akun medsos oleh peserta Pemilu Serentak 2024 untuk keperluan kampanye politik juga akan dibatasi .

"Pengaturan kampanye melalui media sosial sudah diterapkan sejak Pemilu Serentak 2019. Ke depan juga akan diatur kembali," ujar Idham saat dihubungi wartawan, Rabu (21/9).

Dia menjelaskan, pada Pemilu Serentak 2019 KPU RI mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 23/2018 tentang Kampanye Pemilu.

BACA JUGA:Komisioner KPU Ini Divonis 3,5 Tahun Penjara, Satu Suara Dijual Rp20 Ribu Saat Pileg 2019

"Dalam Pasal 23 ayat 1 huruf e, dan Pasal 35 ayat 1 PKPU 23/2018, peraturan yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak 2019 lalu, Kampanye dilakukan melalui metode media sosial," terangnya.

Lebih rinci lagi, dijelaskan Idham, PKPU 23/2018 juga mengatur soal jumlah akun Medsos yang boleh dimiliki oleh peserta Pemilu untuk kampanye.

"Pasal 35 ayat 2 dan 3 PKPU 23/2018 mengatur akun media sosial dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi," papar Idham.

BACA JUGA:Jadi Media Konflik Politik, KPU Minta Tolong Kemenkominfo Tertibkan Medsos

"Selanjutnya, desain dan materi pada media sosial tersebut paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta Pemilu," tambahnya.

Sumber: rmol