Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal Desak Konsolidasi PL Segera Dilaksanakan

SLAWI (DiswayJateng) -  Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal mendesak seluruh paket pekerjaan konstruksi untuk nilai pengadaan langsung (PL) di Pemkab Tegal dikonsolidasi dan secepatnya dilaksanakan. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal KRT Rosa Mulya Aji kemarin.

 

Menurut Rosa, sesuai arahan KPK, langkah konsolidasi PL ini menjadi solutif bagi semua pihak.  Selain itu, lebih menjamin proses pengadaan yang akutanbel serta meminimalkan potensi penyimpangan. Bagi Rosa, dengan konsolidasi atau penggabungan paket PL yang prosesnya melalui tender, semua penyedia jasa konstruksi mempunyai hak dan kesempatan yang sama. 

 

”Dengan cara inilah, seluruh penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Tegal secara alamiah akan terdidik menjadi penyedia yang siap berkompetisi,” ungkapnya.

 

Presidium yang merupakan gabungan dari tujuh asosiasi jasa konstruksi ter-akreditasi, yaitu Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Gabpeknas, Askonas, Aspeknas, dan Apeksindo juga meminta dan berharap agar Bupati Tegal segera memerintahkan kepada semua OPD yang mengelola pekerjaan konstruksi nilai PL untuk segera mereview rencana pengadaannya.

 

”Kami berharap bupati tidak terpengaruh dengan tuntutan dari pihak manapun, termasuk yang mengatasnamakan Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu yang meminta pembatalan proses konsolidasi paket PL,” tegasnya.

 

Dia menjelaskan, konsolidasi PL itu dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang sejenis. Yakni, cluster wilayah/jarak pekerjaan satu dengan lainya. Namun, jika terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dikonsolidasikan, strategi penggabunganya dilakukan dengan melihat jenis sub klasifikasi yang sama. Dengan begitu, tidak menutup kemungkian dalam pelaksanaan proses tendernya nanti menetapkan lebih dari satu pemenang dengan kontrak bersama.

 

Menurut Rosa, dengan cara inilah paket pekerjaan nilai PL bisa segera dilaksanakan. Sebab, setelah ada rekomendasi KPK tentang konsolidasi, hampir semua OPD pengelola pekerjaan nilai PL enggan melaksanakan proses dengan cara PL. 

 

Sumber: radar tegal