Presidium Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal Dukung Konsolidasi PL

Sesuai Arahan KPK dan Kebijakan Bupati

SLAWI - Tujuh asosiasi jasa konstruksi ter-akreditasi di Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi mendukung konsolidasi pengadaan langsung (PL) sesuai dengan arahan KPK pada saat monitoring control for prevetion (MCP) pada 7 Juni 2022 lalu. Hal itu dikatakan KRT Rosa Mulya Aji, ketua Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal, di tempat kerjanya, Selasa, 21 Juni 2022.

                 Menurut Rosa, tujuh asosiasi yakni, Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Gabpeknas, Askonas, Aspeknas dan Aspekindo yang tergabung dalam presidium ini juga mendukung langkah bupati mengambil kebijakan tersebut. Namun demikian, dia mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak main-main dan mengabaikan terkait arahan KPK tersebut. Sebab, dia menyakini bahwa KPK sudah mengetahui secara detail fakta yang terjadi di Kabupaten Tegal.

”Bagi KPK tidak ada satupun masalah hukum yang dapat ditutup-tutupi. Kebenaran hukum itu terbuka hanya masalah waktunya saja akan terungkap atau diungkap,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Tegal, sekda, semua kepala OPD, Kabag dan seluruh ASN yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, khususnya paket PL agar mempunyai keberanian untuk tetap melaksanakan proses PL sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. ”Semua harus berani menghadapi tekanan-tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaan paket PL ini terutama tekanan-tekanan politis,” tegasnya.

Rosa menjelaskan, dalam proses pengadaan barang/jasa memiliki beberapa aspek hukum. Di antaranya aspek hukum pidana. Karena itu, dirinya berharap bupati beserta jajaranya mempunyai kepekaan dalam membaca situasi saat ini. Apakah kegaduhan yang terjadi terhadap paket PL ini ada aroma dan potensi pelanggaran hukum pidananya atau tidak terutama tindak pidana korupsi.

”Jika memang paket PL tidak seluruhnya dapat dikonsolidasikan, tentunya harus berdasarkan alasan-alasan teknis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan berdasarkan nilai-nilai kecil antara Rp9 juta – Rp30 juta atau dibawah Rp100 juta saja. Namun, mempertimbangkan pekerjaan yang sejenis, cluster wilayah/jarak pekerjaan satu dengan lainya,” jelasnya.

Sejak paket PL ditayangkan dalam Sirup LKPP, kata Rosa, presidium telah melakukan langkah-langkah untuk terwujudnya pemerataan bagi seluruh penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Tegal. Sebab, yang terjadi paket PL dikuasai oleh kelompok tertentu. Namun demikian, dia menilai ada pihak-pihak yang keberatan dengan keinginan presidium.

Rosa menuturkan, banyak keuntungan jika dilakukan konsolidasi PL. Misalnya, mengurangi kemungkinan terjadi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian aturan, optimalisasi jumlah/volume paket pengadaan, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selain itu, membuat harga kontrak bisa lebih murah. Sebab, pengadaan dilakukan dalam skala besar dan mengurangi kontrak.

Karena itu, kata Rosa, dengan adanya polemik ini, presidium berharap KPK tidak hanya sebatas memberikan arahan, tetapi instruksi kepada semua pemangku kebijakan agar kondisi seperti ini tidak berlarut-larut. Tentunya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

                Rosa menambahkan, terkait dengan demonstrasi yang mengatas namakan Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu (PKB) di depan Kantor Bupati Tegal, Senin (20/6) lalu, menjelaskan bahwa para pendemo tersebut tidak sepenuhnya mewakili seluruh penyedia jasa konstruksi (rekanan) di Kabupaten Tegal. Sebab, pemborong atau rekanan yang tergabung dalam presidium tidak mengikuti unjuk rasa tersebut.

”Kami sangat menyayangkan tuntutan para demonstran, yaitu pembatalan proses konsolidasi paket PL. Kami berpendapat, sudah waktunya memulai adanya perubahan dan perbaikan tatanan/sistem yang lebih baik untuk kedepanya,” ungkapnya.

Dia menilai, dengan tuntutan itu, harapannya para rekanan yang merasa telah memiliki paket PL tetap akan dapat melaksanakan tanpa proses yang dikompetisikan. Berbeda jika proses konsolidasi, belum tentu pekerjaan akan dapat diperoleh karena konsolidasi adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket sejenis dengan proses tender yang dikompetisikan. ”Dengan konsolidasi PL ini, paket pekerjaan tidak hilang. Justru akan lebih cepat jika dikerjakan. Karena itu, kami minta untuk siapapun tidak membuat gaduh,” tegasnya. (yer/gun)

Sumber: