Big Data 110 Juta Warganet Versi Luhut Diragukan, Pakar Siber Tantang Luhut Buka-bukaan

JAKARTA, (Disway Jateng) -- Big data 110 juta warganet yang digunakan dalih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024 dipertanyakan.

Big data 100 juta warganet yang diklaim setuju penundaan pemilu itu diragukan banyak kalangan.

Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha juga mempertanyakan sumber data tersebut. "Agak mustahil ada 110 juta big data warganet yang setuju penundaan pemilu, dari mana sumber datanya?" Tanya Pratama via dikutip dari Antara di Semarang, Senin, 11 April 2022.

Pratama mengemukakan, klaim 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Sampai sekarang dari pihak Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal banyak pihak yang mendorong agar LBP membuka data tersebut.

Menurutnya, LBP harus menjelaskan proses bagaimana dan dari mana data ini diambil sehingga tidak timbulkan polemik di tengah masyarakat.

Secara teknis ada, banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Oleh karena itu, kata dia, perlu bertanya 110 juta warganet yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan ini mengambil data dari platform apa? Bagaimana metodologinya?

"Hal ini perlu disampaikan ke publik agar semua pihak bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi," ujar Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bila mengambil dari Twitter, pemakai aktif media sosial ini di Tanah Air hanya di angka 15 jutaan saja. Selain itu, juga masih banyak akun anonim. Menurut Pratama, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.

Ia menyebutkan hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweet, reply, retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan daring (online).

Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sementara itu, pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

"Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu," tutur Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC tersebut.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu, atau tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Editor: Ismail Fuad

Sumber: