Dampak Cut Off UHC Batang, BPJS Pasien Kronis Nonaktif saat Transfusi, Ini Respon Bupati

Setelah itu, barulah mereka dijanjikan dapat kembali masuk dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran atau PBI Pemerintah Kabupaten Batang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ida Susilaksmi, tidak menutup-nutupi kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Batang masih mampu menanggung 193 ribu jiwa peserta PBI dengan anggaran Rp60,1 miliar.

Memasuki tahun 2026, realitas anggaran memaksa pemerintah daerah menarik ikat pinggang lebih kencang.

“Untuk memenuhi UHC Prioritas tahun ini kami membutuhkan Rp83 miliar, tetapi anggaran yang tersedia hanya Rp48 miliar, sehingga PBI APBD hanya bisa mencakup 60.850 jiwa,” ujar Ida saat ditemui Selasa, 6 Januari 2026.

Penyusutan kuota ini membuat layanan kesehatan gratis kini benar-benar dipersempit.

Prioritas hanya diberikan kepada warga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil satu hingga lima.

Meski demikian, Dinas Kesehatan masih menyediakan kuota darurat sebanyak 850 jiwa setiap bulan sebagai katup pengaman.

Namun di lapangan, mekanisme darurat ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Kegaduhan publik akhirnya sampai ke telinga Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.

Bupati menegaskan bahwa prinsip utama UHC Prioritas BPJS Kesehatan Batang adalah kesinambungan layanan.

“Jangan sampai pasien yang sedang kontrol rutin justru terputus pelayanannya,” tegas Faiz.

Ia mengakui bahwa dengan data ratusan ribu jiwa, potensi kekeliruan administrasi sangat mungkin terjadi.

Bupati meminta warga yang mengalami kendala untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan.

“Insyaallah akan langsung dilayani karena PBI ini prioritasnya desil satu sampai lima,” katanya.

Sumber: