1.000 KPM PKH Pemalang Diwisuda

PEMALANG, diswayjateng.id - Prosesi wisuda dalam acara Graduasi Pemalang Bercahaya, Bansos Sementara, Berdaya Selamanya  di Pendapa Kabupaten Pemalang. Diikuti oleh 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang telah keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH). 
‎
‎Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, jajaran Kemensos, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Forkopimda Pemalang, serta ribuan KPM yang diwisuda.
‎
‎Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengatakan, graduasi ini merupakan hasil dari proses panjang yang dikerjakan bersama-sama. Pemprov Jateng akan menyiapkan graduasi serentak atau terpusat 35 kabupaten/kota. Diperkirakan total ada 40 ribu KPM.
‎
‎"Se-Jawa Tengah kita akan siapkan 40.000 masyarakat graduasi di lapangan Jatidiri, ini biar per Kabupaten dijadikan satu," jelasnya.

BACA JUGA:‎Dinsos Apresiasi Pelantikan Pendamping PKH dan TKSK Menjadi ASN
‎
‎ Adapun 1.000 KPM yang digraduasi di Pemalang terdiri dari, 150 KPM lulus melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan 850 KPM melakukan graduasi mandiri.
‎
‎Sedangkan Mentri Sosial Saifulah Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul mengatakan, para KPM yang nanti menerima bantuan, agar tidak malas bekerja tapi justru bersemangat untuk lebih baik. "Bapak Ibu sekalian harus naik kelas, dari dibela menjadi difasilitasi,” katanya.
‎
‎Menurut Gus Ipul, digraduasi ini dulunya diafirmasi, dipangku. Awalnya dibela, sekarang naik menjadi difasilitasi. Difasilitasi itu bukan lebih sedikit dari bantuan, malah justru lebih banyak. Ada program bantuan modal, mandiri, dan program-program lain yang membuat Bapak Ibu akan jauh lebih berkembang dari pada menerima bantuan.
‎
‎Menurutnya, dalam satu tahun Kementerian Sosial (Kemensos), telah menggulirkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp530,859 miliar, untuk 147.445 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Gus Ipul mengajak Bupati Pemalang dan jajarannya, bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk mengawal pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
‎
‎"DTSEN inilah yang harus jadi rujukan bagi kementrian lembaga dan pemerintah daerah," ucapnya.

Sumber: