Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Transparansi pengelolaan, kontribusi terhadap daerah, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan warga setempat dinilai perlu menjadi bagian penting dalam pengawasan.
BACA JUGA: Dituding Terima Rp2 Miliar per Bulan dari Tambang Ilegal Klaten, Lindu Aji Buka Suara
BACA JUGA: Total Anggaran Rp6,6 Miliar, Penyaluran Insentif GTK Non-ASN Secara Bertahap
Mereka juga menekankan bahwa setiap pihak yang mengambil sumber daya alam dari wilayah Blora harus menghormati hak masyarakat yang hidup di sekitarnya, termasuk menjaga lingkungan dan tidak mengesampingkan sumber penghidupan warga.
“Minyaknya dari Blora, maka manfaatnya harus kembali kepada Blora,” menjadi pesan utama yang digaungkan dalam seruan tersebut.
Aliansi ormas berharap masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan alam daerah tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Bagi mereka, pembangunan tidak cukup diukur dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan. Keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta terjaganya ruang hidup bagi generasi mendatang.