Delapan Persoalan Desa Brekat Dibawa ke DPRD Kabupaten Tegal

Rabu 30-09-2026,14:29 WIB
Reporter : Yeri Noveli
Editor : Ismail F

Drajat menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima warga, alokasi bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk satu KPM justru dibagi kepada tiga orang. Akibatnya, penerima yang seharusnya memperoleh 30 kilogram hanya menerima sekitar 10 kilogram.

"Yang seharusnya mendapat 30 kilogram, tapi hanya 10 kilogram. Yang 20 kilogram dibagikan untuk orang lain," ujarnya.

Selain persoalan jumlah bantuan, Drajat juga mempertanyakan adanya pungutan sebesar Rp5.000 kepada penerima bantuan beras. Menurut dia, pungutan itu disebut dikenakan kepada warga yang menerima bantuan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu poin yang diharapkan dapat ditelusuri oleh pihak berwenang untuk memastikan mekanisme penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Abu Suud mengatakan pihaknya telah menerima dan mencatat seluruh keluhan yang disampaikan warga serta pengurus BPD Brekat.

"Aspirasi dari warga dan pengurus BPD sudah kami terima. Ada beberapa keluh kesah yang ada di Pemdes Brekat," kata Abu Suud.

Menurut dia, Komisi I akan mendorong adanya pemantauan langsung di lapangan. Pihaknya juga telah meminta Camat Tarub melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan di Desa Brekat.

"Kita sudah menyampaikan kepada Pak Camat untuk turun ke bawah, monitoring kegiatan-kegiatan di desa, apakah aduan itu benar? Nanti kita lihat hasilnya," ujarnya.

Selain itu, Komisi I juga akan berkoordinasi dengan Dispermades Kabupaten Tegal. Koordinasi tersebut diharapkan dapat melibatkan Inspektorat untuk melakukan penelusuran terhadap persoalan yang disampaikan warga.

"Kita juga koordinasi dengan Dispermades agar komunikasi dengan Inspektorat supaya turun ke bawah untuk mengkaji seperti apa masalah yang ada," jelas Abu Suud.

Dia memastikan aspirasi warga tidak berhenti pada rapat dengar pendapat. Komisi I DPRD Kabupaten Tegal akan mengawal persoalan tersebut sesuai kewenangan dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku.

"Kami akan mengawal semua aspirasi warga dan memberikan solusi yang terbaik," pungkasnya. 

Kategori :