Poin krusial lainnya, Badan Anggaran mendesak Pemkot segera merevisi Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2025 dengan menambahkan klausul diskresi hukum yang memperluas kewenangan Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pengampu, sehingga tetangga atau pengurus RT/RW yang mengurus jenazah warga sebatang kara memiliki kedudukan hukum sah untuk mencairkan Bantuan Uang Duka.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta meningkatkan pemantauan kepatuhan perizinan pelaku usaha.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup diminta memperkuat Program Gropyokan Sampah dengan mengubah perilaku pilah sampah dari rumah, serta menyoroti pekerjaan Pokir agar didahului sosialisasi. Anggaran biopori Rp200 juta untuk 400 unit di 200 titik rumah warga agar dijadwalkan paralel dengan sosialisasi persampahan.
“Setiap pengadaan barang atau jasa bernilai miliaran wajib dilaporkan transparan ke DPRD,” tegas Zaenal.
DPUPR dalam melaksanakan pekerjaan Pokir wajib berkomunikasi dengan Anggota DPRD terkait waktu mulai dan selesainya pekerjaan, serta membina agar rekanan berasal dari Kota Tegal, bukan luar kota.
Dinas Komunikasi dan Informatika diminta melakukan monitoring dan evaluasi jaringan internet di OPD yang sering terkendala, dan diharapkan Pemkot memiliki aplikasi terintegrasi dalam satu platform Super App untuk memudahkan layanan masyarakat.
Bapperida sebagai OPD perencana diminta meningkatkan supervisi terhadap kajian OPD lain, seperti kajian RTRW pembukaan kawasan industri Jalingkut senilai Rp490 juta, kajian Pasar Sore, dan gapura selamat datang yang sudah dibongkar tanpa kelanjutan. Bapperida juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi RPJMD secara berkala.
Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat sorotan tajam terkait parkir. Kebijakan pemberlakuan parkir tempat khusus di JTAB dan Teh 2 Tang diminta dikaji ulang, dihitung antara pendapatan dengan biaya operasional sewa lahan dan outsourcing agar Pemkot tidak rugi. Peralihan pengelolaan parkir di Waterleideng segera ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2026.
Jumlah outsourcing parkir di JTAB dan Teh 2 Tang diminta dikurangi menjadi sepuluh orang, serta dicarikan solusi bagi enam orang yang tidak dipekerjakan lagi agar tidak menimbulkan gejolak. Dishub juga diminta menyusun Nota Dinas ke Wali Kota terkait pengadaan crane untuk dianggarkan 2027.
Terakhir, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diminta mengoptimalkan retribusi tempat usaha grosir dan pertokoan yang realisasinya baru 33,32 persen atau Rp129.616.290 dari target Rp389 juta. Menagih tunggakan sewa kios di PAI, serta menganggarkan reward atlet berprestasi pada 2027 karena tidak ada di 2026.
Menanggapi persetujuan tersebut, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, OPD yang telah bersama-sama membahas Rancangan Perubahan APBD 2026.
Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemikiran, saran, dan pendapat yang bersifat membangun.
“Catatan-catatan penting yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan kebijakan hendaknya menjadi perhatian bersama pada tahun-tahun mendatang,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga mengingatkan kepada OPD agar setelah ditetapkannya Perubahan APBD 2026 segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan di akhir Tahun Anggaran 2026. (nam/adv)