Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti RAPBD 2027, dari PAD hingga Prioritas Belanja
RAPAT PARIPURNA - DPRD Kota Tegal mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027, Senin (16/11). -Anam Syahmadani/Radar Tegal-
TEGAL, diswayjateng.id - Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal menyampaikan sikap politiknya tergadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027. Sikap politik tersebut disampaikan lewat Pandangan Umum yang dibacakan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Senin (16/11/2926).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kusnendro didampingi wakilnya, Amiruddin, dan dihadiri langsung Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah. Fraksi Partai Gerindra mendapat kesempatan pertama. Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Moh Sefrudin menyampaikan sejumlah masukan fraksinya. Salah satunya, pada pos pendapatan.
Fraksi Partai Gerindra menyarankan kepada Pemerintah Kota Tegal dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.
Menurut Fraksi Partai Gerindra, potensi tersebut sangat mungkin untuk digali dari tumbuh dan berkembangnya wisata kuliner, resto, dan cafe di Kota Tegal yang sangat pesat. Hal itu dinilai akan berbanding lurus dengan potensi pendapatan dari retribusi parkirnya.
BACA JUGA:DPRD Kota Tegal Gelar Public Hearing Tiga Raperda
Berikutnya giliran Fraksi Amanat Persatuan. Melalui juru bicaranya, Tengku Rayhan Makarim, menyoroti fokus belanja 2027. Nota Keuangan menyebut fokus belanja 2027 pada penanganan persampahan, penanganan banjir, pembangunan Pasar Pagi Blok C, penanganan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, percepatan pelayanan dokumen kependudukan, dan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
“Sepanjang pengetahuan kami, sebagian besar fokus ini bukan hal baru,” kata Rayhan. Karena itu, Fraksi Amanat Persatuan yang merupakan gabungan PAN dan PPP bertanya, apa perbedaan yang signifikan antara program prioritas 2027 dengan 2026. Fraksi tersebut meminta dijelaskan program mana yang baru, mana yang dilanjutkan, mana yang diperbesar, dan mana yang dikurangi atau dihentikan.
Setelah itu, Juru Fraksi PDI Perjuangan Eko Mulyono, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan potensi PAD secara inovatif dan terukur, terutama melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Selain itu, meminta penjelasan mengenai langkah konkret Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi potensi fluktuasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.
BACA JUGA:DPRD Kota Tegal Gelar Paripurna Penjelasan Tiga Raperda
BACA JUGA:Tekan Angka Pengangguran, DPRD Kota Tegal Genjot Sinergi Industri hingga Cetak Wirausahawan Muda
Sedangkan Fraksi Partai Golkar mencermati struktur RAPBD TA 2027. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Beni Ageng Penggalih mengemukakan, Pendapatan Daerah Rp1.115.718.849.600, yang masih ditopang oleh dua sumber utama pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah Rp508,25 miliar atau sekitar 45,55 persen, sementara Pendapatan Transfer mencapai Rp607,46 miliar atau sekitar 54,45 persen.
Fraksi Partai Golkar berharap dokumen perencanaan RAPBD Tahun Anggaran 2027 disusun secara realistis dan kredibel sesuai ketentuan aturan yang ada. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan TAPD dalam merencanakan Dana Transfer sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu tentang Rancangan Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
