Korban yang mendapat perawatan mengalami keluhan seperti mual dan pusing. Pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap kondisi mereka.
Suyono mengatakan, fasilitas kesehatan di Batang juga terus dipantau untuk mengantisipasi apabila jumlah warga yang membutuhkan penanganan medis kembali bertambah.
Apabila kapasitas rumah sakit penuh, pasien dapat diarahkan ke puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
"Kalau di Batang semua penuh, tinggal nanti lari ke puskesmas yang rawat inap," katanya.
Di tengah bertambahnya jumlah korban, pemerintah belum menyimpulkan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Pemeriksaan terhadap sampel makanan masih diperlukan untuk memastikan sumber masalah.
Sebelumnya, Suyono menyebut sejumlah menu yang dikonsumsi warga antara lain nasi, telur bolognaise, mix sayur, tahu mendoan dan anggur.
Telur sempat disebut dalam keterangan warga sebagai salah satu makanan yang dikonsumsi. Namun, pemerintah belum menyatakan telur maupun menu tertentu sebagai penyebab dugaan keracunan.
Sampel makanan telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.
Seiring bertambahnya korban, distribusi MBG dari SPPG yang bersangkutan juga dihentikan sementara. Penghentian tersebut dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan SPPG.
Suyono menegaskan, pemerintah akan meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan telah dijalankan.
"Ini program negara yang harusnya bagus, tapi tidak dijaga dengan baik," ujarnya.
Suyono mengatakan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG menjadi perhatian dalam penanganan kasus tersebut.
Meski jumlah korban telah mencapai 276 orang, pemerintah belum menetapkan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Menurut Suyono, penetapan KLB membutuhkan pembahasan dan mekanisme tersendiri. Pemerintah masih fokus melakukan pendataan korban, penanganan medis, serta pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian.
Pemerintah juga belum memastikan seluruh 2.700 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Angka tersebut merupakan total penerima manfaat yang dilayani SPPG, sedangkan 276 orang merupakan jumlah korban yang tercatat dalam pembaruan data.
Dengan bertambahnya korban menjadi 276 orang, pemerintah kini menghadapi kebutuhan penanganan yang lebih besar. Pemantauan kondisi korban dan verifikasi data menjadi prioritas sebelum kesimpulan mengenai penyebab kejadian ditetapkan.