Junaenah mengatakan, selama ini masih ada masyarakat yang mengeluhkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebagian warga, menurut dia, mengaku tidak lagi dapat mengakses layanan sebagaimana sebelumnya dan harus menjadi peserta mandiri.
“Karena banyak masyarakat yang dari kemarin itu mengeluhkan. Kok nggak ada, BPJS juga nggak bisa, BPJS-nya harus mandiri yang dikeluhkan dari masyarakat itu seperti itu,” katanya.
Karena itu, rencana UHC Batang kembali pada akhir 2026 disambut positif. Junaenah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Sekarang dengan adanya UHC itu ya alhamdulillah sekali,” ujarnya.
Tak berhenti di 2026, Junaenah bahkan mendorong agar UHC dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Ia menyebut keberlanjutan program hingga 2030 sekalipun tidak menjadi persoalan sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sangat-sangat mendukung dan untuk 2027 ya mesti kalau bisa harus sesuai ini lagi disambung UHC-nya bertahan sampai mungkin 2030 nggak masalah,” katanya.
Bagi Junaenah, persoalan paling penting bukan sekadar label program UHC. Yang lebih utama adalah memastikan masyarakat benar-benar tercakup dan dapat menggunakan layanan kesehatan ketika membutuhkan.
“Yang penting rakyat itu bisa terkoverkan untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ketika Desil Berubah, UHC Jadi Harapan
Junaenah juga menyinggung persoalan perubahan data desil yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Perubahan tersebut dinilai ikut memunculkan kegelisahan karena dapat berpengaruh terhadap status penerima sejumlah bantuan dan layanan sosial.
“Iya, ini kan gejolak ini kalau yang masalah desil itu. Lagi rame-ramenya karena desil-nya kan berubah semua,” kata Junaenah.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi semakin sensitif karena masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan tidak membebani kantong dinilai sangat berarti.
“Karena ini lagi masyarakat itu lagi susah ini, lagi pada menderita jadi ya lebih mungkin ini bisa mengurangi sedikitlah beban mereka untuk bisa berobat,” ujarnya.
Ia berharap nantinya warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis, mudah, dan cepat.
“Gratis. Dilayani dengan mudah dan cepat, kan itu. Semoga bisa bermanfaat,” katanya.
Bupati Batang Siapkan UHC Akhir 2026
Rencana mengembalikan UHC sebelumnya disampaikan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, Kamis 3 September 2026. Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan program tersebut mulai berjalan sekitar Oktober atau November 2026.
Faiz mengatakan masyarakat nantinya kembali dapat menikmati layanan berobat gratis menggunakan KTP. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan.