PEKALONGAN, diswayjateng.id – Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman meminta pelaku UMKM yang mengikuti Pekan Raya Kajen (PRK) 2026 tidak dibebani pungutan di luar ketentuan resmi pemerintah.
Pesan itu disampaikan Sukirman saat membuka PRK 2026 di Alun-Alun Kajen, Selasa (25/8/2026) sore. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 tersebut harus memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha, bukan justru menambah beban mereka.
“Saya berharap tidak ada lagi pungli! Tidak ada lagi kemudian pungutan-pungutan di luar pungutan ataupun tarif resmi yang ada di peraturan daerah,” tegas Sukirman.
Ia mengatakan Pemkab Pekalongan telah membentuk satuan tugas dan menyediakan kanal pengaduan bagi pedagang yang menemukan adanya pungutan di luar ketentuan.
BACA JUGA:PKL Simpang Lima Dialihkan Saat MTQ Nasional, Pemkot Semarang Siapkan 14 Titik Berjualan
BACA JUGA:Deadline 4 September 2026, PPPK Paruh Waktu di Batang Auto Diperpanjang?
Sukirman juga berharap Pekan Raya Kajen 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan omzet. Beragam produk usaha lokal, mulai dari kuliner, pakaian, jasa hingga produk kreatif, ditampilkan dalam kegiatan tersebut.
“Sungguh kita bersyukur hari ini kita sama-sama bisa memulai langkah yang saya kira sangat membawa manfaat bagi perkembangan UKM-UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Ia berharap selama PRK berlangsung, produk yang dijajakan pelaku usaha mendapat respons positif dari masyarakat.
“Semoga semuanya laris manis. Semuanya dagangannya laku, dan masyarakat daya belinya semakin meningkat,” kata Sukirman.
Namun, menurutnya, penguatan UMKM tidak boleh berhenti setelah Pekan Raya Kajen selesai. Pemerintah daerah perlu menata dan mengembangkan sentra-sentra ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Pekalongan.
BACA JUGA:11 Remaja Gangster Amerika di Kudus Bawa Celurit, Digiring Polisi ke Rumah Aman
BACA JUGA:Cegah Stunting dari Keluarga, Festival Keluarga Sehat 2026 Hadir di Alun-Alun Kudus
Ia menyebut sejumlah kawasan yang perlu terus dikembangkan, antara lain Kajen, Kedungwuni, Kesesi, hingga kawasan kuliner di Desa Paninggaran.
“Semuanya harus kita toto (tata), dan yang tidak kalah penting adalah saya tentu saja bertekad ingin memperbaiki regulasi, memperbaiki aturan main,” katanya.