PATI, diswayjateng.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memfasilitasi audiensi antara Asosiasi Peternak Rakyat Unggas Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, dinas terkait, serta perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Selasa.
Audiensi tersebut digelar guna menanggapi keluhan peternak lokal terkait masih rendahnya realisasi penyerapan telur lokal dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Pati.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menegaskan bahwa pihak legislatif hadir sebagai mediator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar menyediakan kebutuhan gizi MBG mengoptimalkan potensi lokal sesuai regulasi.
BACA JUGA: Kandang Jerami di Kaliori Rembang Terbakar, Diduga Akibat Sisa Pembakaran Kotoran Sapi
BACA JUGA: Soroti Dugaan Pembungkaman Proyek Sekolah Rakyat, Aktivis di Blora Aksi Jalan Mundur
“Intinya adalah bagaimana terkait dengan penyerapan telur itu. Supaya (program MBG) bisa menyerap dari hasil peternak lokal,” ujar Muslihan.
Ia meminta asosiasi peternak segera melengkapi pendataan riil di lapangan—meliputi jumlah peternak, populasi unggas, hingga kapasitas produksi harian—agar pasokan terverifikasi valid dan tidak bersumber dari perantara luar daerah.
“Harapan kami jangan sampai nanti suplai telur itu bukan asli dari peternak. Peternak itu punya kandang atau tidak, tadi sudah kami sampaikan. Selain itu, kami juga meminta peternak mengedepankan kualitas agar telur yang disalurkan memenuhi standar Badan Gizi Nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Unggas Rakyat, Dwi Agus Siswanto, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penyerapan komoditas lokal. Dari total 172 titik penyedia MBG, tercatat baru 21 SPPG yang mengambil pasokan dari peternak lokal.
"Dari 172 MBG, itu baru 21 SPPG yang menyerap. Jadi jauh dari harapan kami. kemungkinan baru terserap sekitar satu ton kurang, padahal seharusnya idealnya per minggu bisa mencapai 20 ton," jelas Dwi Agus.
BACA JUGA: Temuan Bayi Perempuan di Bengkel Mobil Gegerkan Warga Ketanen Pati
BACA JUGA: AMPB Siap Padati DPR RI, Tagih Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Menyanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan Pemkab Pati tengah menyiapkan mekanisme teknis pendataan dan pemetaan wilayah (geotagging) peternak agar sinkronisasi pasokan ke SPPG berjalan optimal.
“Mekanisme ini kami siapkan, data-data peternak di Pati akan kami bikin dan lakukan geotagging, mana peternak yang benar dan mana yang tidak, supaya nanti pasokan dan distribusinya ke MBG bisa terserap,” kata Chandra.
Chandra menegaskan acuan harga pembelian telur di tingkat peternak tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Pertanian sebesar Rp26.500 per kilogram. Selain memprioritaskan distribusi ke MBG dan pasar modern lokal, Pemkab Pati dan asosiasi juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan biaya pakan ternak.