"Memang sayang kalau potensi itu tidak masuk daerah. Tetapi kegiatan besar tidak berlangsung setiap bulan. Karena itu, perhatian kami lebih diarahkan ke parkir Jumat Kliwon yang rutin diselenggarakan," ujarnya.
Selain penataan parkir insidentil, Komisi II DPRD Batang juga masih mengkaji penerapan sistem parkir berlangganan.
Namun, pembahasan kebijakan tersebut sementara ditunda.
Fatkhur menjelaskan penundaan dilakukan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan beban pajak kendaraan yang dinilai masih cukup tinggi.
Pemerintah tidak ingin menambah beban baru sebelum situasi ekonomi benar-benar membaik.
Apabila sistem parkir berlangganan nantinya diterapkan, pelaksanaannya akan diawali pada kendaraan milik pemerintah daerah.
Skema tersebut diharapkan menjadi percontohan sebelum diterapkan kepada masyarakat secara lebih luas.
"Untuk sementara parkir berlangganan kami pending. Kalau nanti memungkinkan, bisa dimulai dari kendaraan milik pemerintah sebagai tahap awal," katanya.
Komisi II berharap langkah penataan parkir insidentil dapat menjadi solusi meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
DPRD juga meminta Dinas Perhubungan segera menyusun mekanisme pengelolaan yang transparan agar seluruh potensi retribusi parkir dapat tercatat dan masuk ke kas daerah.