WONOSOBO, diswayjateng.id - Jajaran legislatif kembali menegaskan komitmen kuat mereka dalam upaya mendongkrak pencapaian kualitas sumber daya manusia daerah.
Langkah strategis penanganan masalah sosial tersebut dipaparkan langsung oleh perwakilan pimpinan Komisi D DPRD Wonosobo.
Melalui tayangan program diskusi podcast Angkring Zone, dibahas berbagai draf program kerja serta tantangan nyata di lapangan.
Ketua Komisi D DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro menjelaskan posisi capaian indeks pembangunan manusia atau IPM setempat.
BACA JUGA:Penantian Pilu Ibu Remaja Hilang di Gunung Bismo Wonosobo, Setiap Malam Gelar Doa Mujahadah
BACA JUGA:Antisipasi Kebakaran, DPRD Wonosobo Usul Desentralisasi Damkar ke Kecamatan
Suwondo menilai indikator kunci berupa rata-rata lama sekolah serta pendapatan per kapita masyarakat terpantau masih rendah.
"Indikator kunci seperti rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita masih rendah," ujar Suwondo secara terbuka.
Oleh karena itu, pihaknya aktif mendorong implementasi program Sekolah Online untuk Dewasa atau SOOD sebagai solusi konkret.
Evaluasi PPDB dan Kesejahteraan Guru
Fokus kerja lain dari pihak Dewan menyasar pada perbaikan sarana infrastruktur serta fasilitas gedung sekolah demi kenyamanan siswa.
BACA JUGA:Kodim Wonosobo Targetkan Pembangunan Lima Jembatan Perintis Kelar Tepat Waktu
BACA JUGA:Masuk Jajaran Terbaik di Jateng, Komisi D DPRD Wonosobo Ungkap Kunci Sukses Tekan Stunting
Sekretaris Komisi D DPRD Wonosobo Hamdan ikut memberikan sorotan tajam mengenai pemenuhan hak kesejahteraan para guru honorer.
Hamdan merasa prihatin melihat besaran honorarium tenaga pendidik non-ASN yang rata-rata berkisar Rp200.000 hingga Rp600.000 saja.
Pihaknya memastikan jajaran legislatif terus melobi pemerintah pusat agar nasib guru honorer mendapat kuota formasi PPPK lebih layak.