Ia menegaskan, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
"Data sensus ekonomi akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan di banyak hal yang berhubungan dengan ekonomi," katanya.
Agustina juga menyoroti munculnya anggapan di masyarakat yang mengaitkan kegiatan sensus ekonomi dengan pendataan perpajakan. Menurutnya, persepsi tersebut tidak benar karena kedua kegiatan memiliki tujuan yang berbeda.
"Nomor satu, orang merasa bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar, ya. Itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Kemudian adanya jaminan dari petugas BPS bahwa datanya ini secret atau rahasia," ucapnya.
Ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas sensus akan dijaga kerahasiaannya. Perubahan data hanya dilakukan apabila ditemukan kekeliruan saat proses verifikasi.
"Maka masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini dan sensus ini tidak berkaitan dengan apa pun," tegas Agustina.
Selain persoalan persepsi masyarakat, hambatan teknis juga masih ditemukan dalam pelaksanaan sensus, terutama ketika petugas harus memasuki kawasan perumahan elite maupun kawasan industri yang memiliki akses terbatas.
"Ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Memang kendalanya ada beberapa kecamatan yang petugas koordinator kecamatannya belum koordinasi dengan Camat. Ini akan dihubungkan," katanya.