KUDUS, diswayjateng.id- Berbagai pihak dituntut harus siap menghadapi berbagai dinamika kepemiluan tahun depan. Bahkan Undang-Undang Pemilu yang baru, saat ini juga masih dalam proses pembahasan.
Karena itu, kesadaran masyarakat di Kudus dibutuhkan agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Harapan besar itu diungkapkan Bupati Kudus, Sama ni Intakoris, saat hadir dalam kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat bertema 'Menguatkan Etika dan Budaya Politik Masyarakat untuk Pemilu yang Bermartabat.
Agenda pendidikan politik bagi generasi muda pada Selasa (19/5/2026) ini, kolaborasi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesbangpol Kudus.
Suasana kegiatan pendidikan politik generasi muda yang digelar Bawaslu Kudus. --
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Setda Kudus tersebut, juga menjadi media penguatan literasi demokrasi. Selain itu, upaya membangun budaya politik yang sehat menjelang tahapan Pemilu 2029.
Agenda ini mengundang Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan 2024, organisasi mahasiswa, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif dan anggota Saka Adhyasta Pemilu, Paguyuban Grab.
Juga melibatkan Karang Taruna, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mereka berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Universitas Muria Kudus dan Universitas Muhammadiyah Kudus serta pelajar SMA/SMK di Kudus.
Dalam kesempatan itu, Samani mengaku mendukung langkah ketiga lembaga tersebut, dalam membangun agen-agen pendidikan politik di tengah masyarakat Kudus.
"Pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang sadar demokrasi, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya," tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. .
"Gunakan media sosial secara bijak. Jangan mudah terpengaruh berita bohong dan provokasi yang dapat memecah persatuan masyarakat," pinta Samani.
Dalam kegiatan tersebut, hadir tiga narasumber yang memberikan penguatan materi dari berbagai perspektif.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Hukum UMK, Suparnyo yang juga sebagai narasumber
Kalangan mahasiswa, pelajar, karang taruna danelemen masyarakat ikut pendidikan politik. -- kegiatan menjelaskan, bahwa demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara prosedural saja. Namun juga harus dibangun di atas nilai etika dan kepentingan bersama.
Suparnyo menyoroti berbagai manifestasi budaya politik pragmatis. Diantaranya politik transaksional, populisme oportunistik, hingga korupsi struktural yang masih menjadi tantangan demokrasi saat ini.
Ia menilai bahwa pendidikan politik, penguatan civil society, serta reformasi media digital, menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi substantif.